SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Kamis, 01 September 2016 11:04
Penerima Bantuan Bibit Harus Diawasi
KUNJUNGAN - Wakil Ketua I DPRD Katingan Endang Susilawatie saat mengunjungi kegiatan pelayanan KB gratis kepada warga Desa Banut Kalanaman Kecamatan Katingan Hilir, Selasa (30/8).(ANGGRA/RADAR SAMPIT)

KASONGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan menegaskan kepada Dinas Kehutanan setempat, untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit atau yang membuat demplot.

"Maksudanya setelah memberikan bantuan, dinas harus pula mengawasinya. Baik saat berjalannya pekerjaan maupun setelah pekerjaan selesai," ujar Sugianto anggota Komisi III DPRD Katingan, Senin (29/8) lalu.

Kepada penerima bantuan, dirinya meminta agar melakukan pengelolaan dengan benar. Sebab, menurutnya, selama ini hampir tidak terlihat hasil dari kelompok tani yang mendapatkan bantuan bibit dimaksud. Padahal, jika bibit-bibit pohon yang dibantu pemerintah itu dikelola dan diawasi dengan baik dan benar pasti akan menghasilkan.

"Hasilnya tidak untuk pemerintah, tapi dapat bermanfaat untuk kelompok tani itu sendiri, yang pada dasarnya guna menyejahterakan masyarakat kita sendiri," kata legislator dari PKB ini.

Karena dirinya banyak melihat perkebunan swadaya milik masyarakat yang berasal dari modal sendiri berujung sukses. Ini merupakan contoh petani-petani yang bisa berhasil tanpa bantuan pemerintah. Meskipun kebun yang dimilikinya itu hanya kebun bawang, pisang dan singkong saja.

"Tapi kebanyakan masyarakat yang mendapat bantuan pemerintah malah banyak yang gagal," imbuhnya.

Jadi, menurut anggota dewan asal daerah pemilihan (dapil) Katingan III yang meliputi Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini, meskipun dengan modal sendiri tanpa bantuan pemerintah apapun jenis kebunnya pasti berhasil. "Yang penting kebun tersebut dikelola dengan baik," tukasnya.

Terkait sektor perkebunan lainnya yang pernah mendatangkan hasil seperti karet dan rotan, tidak lagi diharapkan masyarakat di 13 kecamatan seKabupaten Katingan ini. Pasalnya, jelas Suginato, harga karet sering turun dan susah naik kembali. Sedangkan untuk harga rotan tidak bisa berharap terlalu jauh.

"Karena sejak ditutupnya kran ekspor rotan mentah ke luar negeri pada tahun 2011 silam, sejak itu hingga sekarang tidak bisa lagi diharapkan. Sehingga masarakat Katingan rame-rame mengalihkan usahanya ke sektor perkebunan lain," tandasnya. (agg/fin)

 


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers