SAMPIT-Dalam rangka menggali pendapatan dari daerah melalui pajak kendaraan bermotor, Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengimbau agar perusahaan besar swasta (PBS) khususnya perkebunan dan pertambangan bisa menfasilitasi pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Samsat.
“Kita harapkan ada kerja sama yang baik dengan perusahaan untuk bisa mendaftarkan kendaraanya ke pelat kendaraan KH. Kemudian kami juga berharap pihak samsat datang ke kebun itu bisa difasilitasi dengan baik,”imbuh Jhon Krisli kepada Radar Sampit (23/9) kemarin.
Jhon mengakui, potensi pendapatan dari pajak kendaraan memang jadi andalan selama ini. Namun lanjutnya, masih belum maksimal. Menurutnya, ada sejumlah kendala, yaitu kurangnya sinergitas antara perusahaan dan pihak pemungut pajak. Tentunya hal itu tidak bisa dibiarkan, karena bagaimana pun sumbangan kepada daerah itu adalah melalui pembayaran pajak kendaraan tersebut.
“Kalau plat kendaraan luar maka pajaknya tidak dibayarkan ke Kalteng, ini kan kerugian bagi daerah, dan jalan cepat rusak tetapi imbal balik ke daerah oleh usaha di sektor itu minim,”kata tandas Jhon.
Diketahui, sejauh ini capaian target dari pajak kendaraan bermotor yakni Rp39.05 miliar atau sekitar (58,31 persen) dari target 66,98 miliar. Sedangkan untuk bea balik nama sudah terealisasi sekitar Rp37,901 miliar (50 persen) dari target Rp75,799 miliar . Sedangkan target air permukaan (PAP) Rp200 Juta dan teralisasi Rp183,69 juta (91.48 persen).(ang/gus)
