PALANGKA RAYA – Ratusan warga dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Kalimantan Tengah menggelar aksi damai di kantor DPRD Kalteng dan Bundaran Besar Palangka Raya, Kamis (22/9). Aksi yang digelar dalam rangka menyambut peringatan Hari Tani Nasional ini, menagih janji pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Sugianto Sabran-Habib Said Ismail.
Ketua DRPD Kalteng R Atu Narang dan sejumlah anggota DPRD lainnya turun menghadapi pendemo. Aksi tersebut diawasi ketat ratusan petugas kepolisian dari Polda Kalteng, Polsek Pahandut, dan Polres Palangka Raya.
Koordinator aksi Nico meminta Gubernur Kalteng berkomitmen mendukung program Dayak Misik dan meminta mengeluarkan aturan tentang pembukaan lahan untuk bertani. Selain itu, segera merealisasikan janji yang diucapkan dan disaksikan masyarakat. Kemudian, meminta fraksi di DPRD Kalteng menyuarakan suara rakyat dan bekerja secara maksimal, profesional, dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan benar.
Menurut Nico, sebagai provinsi dengan luas wilayah ke dua, pemerintah pusat berkeinginan agar Kalteng menjadi salah satu daerah penghasil produksi pertanian terbesar. Akan tetapi, hal itu terkendala Pergub Kalteng nomor 15 tahun 2010 yang diganti dengan Pergub Nomor 49 Tahun 2015. Masyarakat kian tak leluasa membuka lahan meski di pekarangan sendiri.
”Pemerintahan sekarang belum ada memberikan solusi. Karena itu, kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Kalteng mengajak merefleksi 100 hari kerja Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail,” ujarnya.
Nico menuturkan, sejak dilanti 25 Mei lalu, Kalteng mulai dilirik investor bertaraf internasional. Meski demikian, sebagian pernyataan gubernur dinilai kontroversial sehingga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Misalnya, program Dayak Misik yang tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, jalan di tempat dan belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.
Kemudian, lanjutnya, masalah reformasi birokrasi terkait pelantikan pejabat struktural yang masih menimbulkan pertanyaan. Meski gubernur sudah menjelaskan hal itu merupakan keperluan agar pemerintah daerah bisa berjalan maksimal, tetap harus jadi perhatian khusus agar tidak dibayangi legalitas dan perdebatan.
Kemudian, statemen gubernur tentang tembak di tempat kepada pengedar narkoba, serta larangan ASN berserikat maupun berkumpul dalam wadah organisasi seperti DAD dan Kelompok Tani Dayak Misik, dinilai bertentangan dengan hak azasi manusia.
Nico juga menyebutkan sejumlah janji gubernur saat kampaye dan sudah dilantik, seperti membangun pembangkit tenaga listrik, menyelesaikan RTRWP, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, pemberiaan hadiah MTQ senilai Rp 150 miliar, hadiah umrah saat salat Idul Fitri, dan pemberian perhatian lebih atlet kalteng yang masih tenaga kontrak. ”Dari semua itu sampai sekarang belum terealisasi,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. ”Kami dari pimpinanan dan anggota DPRD Kalteng, mendengar dan mengetahui keluhan itu dan berjanji menindaklanjuti,” tegasnya. (daq/ign)
