SAMPIT – Kepala  Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi mengklaim kualitas pendidikan di kabupaten itu sudah baik. Daia meyakini,  permasalahan pendidikan seperti di beberapa daerah di Kalimantan Tengah tak ada di Kotim.

”Untuk masalah kekurangan sarana dan prasarana pendidikan saya kira tidak ada. Jika pun ada, itu sudah pasti kami komunikasikan,” ujarnya, usai menghadiri puncak perayaan HUT SMA Negeri 3 Sampit ke-25, Selasa (27/9).

Sekadar diketahui, dalam beberapa hari terakhir jagad dunia maya dibuat heboh oleh keberadaan sebuah sekolah di Kabupaten Pulang Pisau yang tak diperhatikan pemerintah daerah setempat. Hal ini juga sempat mengundang perhatian Gubernur Kalimantan tengah Sugianto Sabran yang menegur pemkab setempat.

Dikatakan Suparmadi, kualitas pendidikan terutama di tingkat SMA menurutnya sudah baik. Hal ini pun diyakini akan terus meningkat sehingga berdampak terhadap kualitas pendidikan.

Dia berharap hal ini dapat merata. Tak hanya di tingkat SMA, namun juga di jenjang pendidikan lain. Baik di kota malupun di pelosok. Peningkatan kualitas pendidikan itu dibarengi dengan pemerataan. Kini prestasi tidak lagi hanya didominasi satu sekolah tertentu, tetapi juga mulai menyebar hingga ke SMA di kecamatan luar ibu kota kabupaten.

Suparmadi mencontohkan, SMAN 3 Sampit yang banyak menorehkan prestasi membanggakan untuk Kotim. Kontribusi sekolah itu terhadap pendidikan juga terlihat dengan banyaknya alumni yang sukses berkarier di berbagai bidang.
Seluruh sekolah atau satuan pendidikan diminta terus meningkatkan kualitas. Tenaga pengajar juga tidak boleh berhenti memperbarui informasi dan pengetahuan karena akan berdampak positif terhadap anak didik.

”Di usia ke-25 ini, dari segi kemajuan fisik maupun kuantitas jumlah siswa, cukup meningkat. Bahkan, beberapa tahun belakangan bahkan tak tertampung,” ujar Kepala SMA Negeri 3 Sampit Yulites Lisen.

Disdik dan sekolah juga tidak henti-hentinya memperingatkan pelajar memerangi narkoba. Sebab, tak hanya merusak kesehatan jiwa dan mental, narkoba juga akan menghancurkan masa depan.

Menyoal pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemkab ke pemerintah provinsi, dipastikan tidak akan berpengaruh. Sebab, hal itu hanya sebatas kewenangan dalam pengelolaan administrasi. (oes/ign)