SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 04 Oktober 2016 11:19
RSUD Kekurangan Dokter Spesialis
BERKUNJUNG : Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek didampingi Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Bupati Gumas Arton S Dohong beserta rombongan, saat mengunjungi BLUD RSUD Kuala Kurun, Senin (3/10) pagi.(ARHAM SAID/RADAR SAMPIT)

KUALA KURUN – Di sela-sela kunjungan kerja (kunker) dalam rangka Pencanangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga) tingkat Nasional tahun 2016 di Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) menyempatkan diri untuk mengunjungi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun.

Bupati Gumas Arton S Dohong mengatakan, RSUD Kuala Kurun telah ditetapkan sebagai BLUD sejak tahun 2013 lalu dan ditetapkan sebagai rumah sakit Kelas D berdasarkan SK Bupati Gumas Nomor 651 Tahun 2015. Untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka akan dilakukan survei akreditasi yang dijadwalkan 17 sampai 18 November 2016 mendatang.

Meski sudah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas D, namun saat ini, BLUD RSUD Kuala Kurun masih membutuhkan sejumlah dokter spesialis, diantaranya, tenaga spesialis anak sebanyak 1 orang, spesialis penyakit dalam 1 orang dan spesialis radiologi 1 orang.

”Selain tenaga spesialis, kita juga akan meningkatkan sarana dan prasarana BLUD RSUD Kuala Kurun, dimana pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 nanti, diusulkan alat kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan dengan prioritas alat Rontgen,” ucap Arton, Senin (3/10) pagi.

Selain sarana dan prasarana, pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Gumas juga menjadi permasalahan. Meski telah berjalan, namun masih belum optimal, terutama bagi masyarakat di pedalaman atau daerah terpencil.

”Masyarakat kita sering mengeluhkan kesulitan pembayaran iuran jaminan kesehatan, karena belum memiliki akses terhadap pelayanan perbankan dan keberadaan kantor pos masih terbatas,” tuturnya.

Arton menjelaskan, tidak semua kecamatan terutama diwilayah barat menjadikan BLUD RSUD Kuala Kurun sebagai rujukan karena letak kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Solusinya, dibangunlah rumah sakit pratama di Kecamatan Manuhing.

”Dengan keberadaan rumah sakit pratama ini, kita harapkan mampu mengakomodir pasien-pasien di wilayah Rungan, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan,” tandasnya. (arm/fin)


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers