PALANGKA RAYA – Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng per Maret 2016, penduduk miskin di provinsi itu mencapai 143.485 orang.
Masalah ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Sugianto Sabran-Habib Said Ismail. Terkait pengentaskan kemisikinan ini, Asisten III Setda Kalteng I Ketut Widhie saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemisikinan mengatakan, besarnya angka kemiskinan yang terjadi di provinsi ini merata disemua kabupaten dan kota.
“Dari data BPS sudah jelas, cukup lengkap by name, by address kabupaten dan kota. Jadi dengan data ini kita bisa tahu berapa besar angka kemiskinan yang terjadi di Kalteng,” katanya menjelaskan, Rabu (9/11).
Sekalipun angka kemiskinan di Kalteng masih terbilang tinggi, namun disatu sisi dia mengakui jika tiap tahunnya angka kemiskinan tersebut terus mengalami penurunan. Angka kemiskinan per Maret 2016, jelasnya, mengalami penurunan sekitar 4.215 orang dibandingkan akan kemiskinan maret 2015 sekitar 147.700 orang atau 5,96 persen.
“Jumlah penduduk miskin masih tinggi. Banyak yang harus ditanggulangi terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Semua program yang berkaitan dengan ini harus berjalan dengan baik, baik secara vertikal atau horizontal antar instansi atau sektor terkait,” katanya.
Dia menyebutkan untuk penanggulangan kemiskinan ini harus dilakukan secara berkoordinasi baik Bulog, Dinas PU, BPMdes, Kesehatan, BPS dan Dinsos. Artinya tidak dibebankan pada dinas terkait saja. Menurutnya, sangat mustahil kalau semua dinas dan badan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dengan cara keroyokan.
Kabupaten dan kota ujarnya, harus selalu melakukan koordinasi dengan provinsi, sehingga bila ada program masuk ke kabupaten dan kota paling tidak shering anggaran untuk program lainnya dari kabupaten sehingga masyarakat miskin yang berada di desa langsung menikmati program itu.
“Kalau semua koordinasi, maka tidak mustahil angka kemiskinan menurun tajam, dimana data keluarga berbasis rumah tangga sasaran tepat. Andai pun bila rumah tangga sasaran (RTS) salah hendaknya pihak kabupaten cepat melapor dan mengganti dengan lainnya,” katanya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, hingga saat ini jumlah desa tertinggal di provinsi itu juga mengalami penurunan dibandikan 2015 lalu. Dimana saat ini jumlah desa tertinggal mencapai 213 desa, jauh menurun dibandingkan 2015 yang tercatat ada sekitar sekitar 300 desa tertinggal.
“Data akan terus dilihat tiap tahunnya, sehingga program kemiskinan dapat menyentuh target-target dan tepat sasaran. Itu salah satu upaya yang harus dilakukan tiap daerah untuk menekan angka kemiskinan,” katanya mengakhiri. (sho/vin)
