SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Selasa, 14 Februari 2017 11:53
Komisi III Ngotot THM Ditertibkan

Curigai Ada Prostitusi Terselubung

MUSYAWARAH : Sejumlah anggota DPRD Kotim ketika menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat membahas aktivitas THM di Kota Sampit, Senin (13/2) kemarin.(RADO/ RADAR SAMPIT)

SAMPIT-Anggota Komisi III DPRD Kotim, Rudianur  bereaksi keras dengan  keberadan tempat hiburan malam (THM) di Kota Sampit. Bahkan dirinya yang merupakan anggota melalui Fraksi Golkar DPRD Kotim ini,  mendesak Pemkab untuk menutup sejumlah  tempat hiburan berkedok karaoke keluarga. Dirinya mencurigasi, fasilitas tersebut ada menyediakan perempuan penghibur dengan kedok sebagai pemandu karaoke, yang berpotensi ke transasksi prostitusi terselubung. 

”Ada THM yang kami  curigai disitu ada melibatkan anak di bawah umur. Mereka memperjakaannya menjadi  pemandu lagu. Hal ini harus diketahui Pemkab dan  jangan sampai masyarakat yang akhirnya turun tangan,” tegas Rudianur disel-sela rapat koordinasi membahas THM, prostitusi dan miras di DPRD Kotim, Senin (13/2) kemarin. 

Selain itu, Rudianur juga mempertanyakan kepada jajaran eksekutif Pemkab Kotim yang hadir, apakah karaoke keluarga  diizinkan dalam operasinalnya menyediakan perempuan pemandu karaoke. Apabila tidak, maka dimintanya kepada Pemkab Kotim agar  memberikan tindakan tegas mulai dari peringatan keras, terhadap karaoke yang menyediakan perempuan pemandu.

Rudianur  juga menyatakan, THM  yang ada saat ini minim pengawasan. Menurutnya Pemkab terkesan lepas tanggung jawab dan tidak mengawal serta mengawasi operasionalnya. Dikatakannya,  Satpol PP harus diaktifkan mengawasi ketika  kegiatan THM berlangsung. 

 ”Makanya saya sepakat kalau tokoh agama dan masyarakat mulai menujukan bahwa mereka protes. Ini artinya peran  Pemkab mulai kurang dipercaya lagi. Seharusnya tidak perlu demikian, apabila memang pengawasan itu berjalan dengan baik dan maksimal,”ujarnya. 

Dirinya juga menilai, keresahan masyarakat saat ini wajar terjadi, apalagi semenjak menjamurnya THM di Kota Sampit. Rudianur menegaskan, pemerintah seharusnya bisa selektif dalam memberikan izin. Begitu pula dengan parat RT, lurah serta camat supaya tidak asal memberi rekomendasi. “Selektif itu mesti dari bawah,  kita yang menyayangkan adanya THM di dekat kawasan pendidikan. Ini potret sesuatu yang kurang baik,”tandasnya. (ang/gus)

 


BACA JUGA

Senin, 07 September 2015 22:26

Excavator Sudah Diincar

<p><strong>SAMPIT &ndash;</strong> Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers