PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan tahun lalu memberikan dampak terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah. Mulai dari sumber penghasilan menghilang, terganggunya bidang pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, dampak sosial ekonomi juga terdapat di dalamnya. Sebutnya saja terbakarnya ratusan hektare lahan perkebunan masyarakat.
Mengenai hal ini, Dinas Kehutanan (Dishut) Kalteng mengharapkan Pemerintah Pusat dapat membuat program untuk pemulihan masalah tersebut.
Sebab, bukan tidak mungkin masyarakat akan beralih ke pekerjaan yang bersifat instan seperti illegal logging, maupun illegal mining lantaran kehilangan perkebunan.
“Kami berharap adanya program pemulihan dari pusat. Supaya masyarakat tidak lagi melakukan penambangan liar, ataupun melakukan penebangan pohon,” ucap Kepala Dishut Kalteng melalui Kepala Seksi Bidang Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Kalteng, Agustan Saining belum lama tadi.
Hilangnya sumber penghasilan bukan tidak mungkin membuat masyarakat beralih kesumber penghasilan yang bersifat instan. Ia menyebutkan, upaya-upaya terserbut bukan tidak mungkin terjadi, apabila minimnya support dari Pemerintah Pusat untuk memulihkan ekonomi pasca kebakaran.
“Tidak tersedianya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat mengambil jalan instan untuk mendapatkan penghasilan. Karena itulah, jangan hanya membahas masalah pencegahan dan penanganan saja, tapi perlu juga disikapi, apa yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan ini,” katanya menjelaskan.
Dia menambahkan, Pemprov Kalteng melalui dinas-dinas terkait hanya mampu memberikan bantuan bibit saja. Namun apabila Pemerintah Pusat yang bergerak, tentu yang dapat dilakukan tidak hanya pemberian bibit. Tapi membuatkan program yang lebih terencana, sehingga setiap musim kemarau, tidak hanya pencegahan dan penanganan saja yang dilaksanakan, tapi ada pemulihan pasca terjadinya kebakaran itu.
“Penanganan ataupun pemulihan ini tidak untuk semuanya, melainkan pemulihan yang merupakan milik masyarakat. Misalnya perkebunan karet, rotan, gaharu, ataupun yang lainnya. Kalau masyarakat punya sumber ekonomi, maka tidak akan melakukan pekerjaan yang bersifat instan,” pungkasnya. (sho/fm)
