SAMPIT-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar tahun ini, dinilai oleh Anggota Komisi I DPRD Kotim, Salasiah, rawan menimbulkan konflik antar pendukung calon. Ditegaskannya, hal itu bisa terjadi apabila Pilkades nanti tidak dilaksanakan dengan panitia pelaksana yang independent, jujur dan adil.
”Tensi pelaksanaan pilkades serentak tahun ini justru berbeda. Di satu sisi minat menjadi kades sangat tinggi, sehingga persaingan juga semakin ketat,” imbuhnya.
Dipaparkannya, ada beberpa hal yang rawan menjadi pemicu konflik dalam Pilkades nanti, yakni daftar pemilih hingga kepada kredibilitas panita pilkades juga masih diragukan.
“Yang paling rawan ini soal daftar pemilih. Ini nanti ada yang tidak punya KTP di desa itu dan bisa saja ikut memilih. Nah, ini salah satu potensi masalah yang harus diantisipasi penanganannya oleh panitia pelaksana,”ujarnya mengingatkan.
Salasiah juga mengharapkan, regulasi pelaksanaan Pilkades ini bisa disosialisasikan dengan baik oleh Pemkab Kotim kepada warga perdesaan. Begitu juga para calon kades, ditegaskannya wajib mengetahui aturan main pelaksanaan pilkades.
”Acuan Pilkades sudah ada perdanya. Jadi para calon kepala desa kalau ada yang kurang puas nantinya, harus menggunakan jalur sesuai aturan. Jadi jangan sampai membuat sekat-sekat di masyarakatnya sendiri, yang ujungnya jadi konflik internal di desa,” pungkas politikus wanita dari PPP ini. (ang/gus)
