PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) dari berbagai fakultas “menyerbu” kantor Rektorat UPR, Jumat (24/3) pagi. Mereka mempertanyakan dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 4 tahun yang jumlahnya mencapai Rp 70 miliar.
Mahasiswa mensinyalir dana itu digunakan untuk pembangunan gedung rektorat dan pembelian mobil dinas dengan harga wah.
Dalam aksinya mahasiswa sempat merangkak masuk ke gedung rektorat. Rektor UPR Ferdinand Sinaga berusaha melakukan audiensi dengan mahasiswa tetapi tak berhasil.
Presiden Mahasiswa UPR, Ali Assegaf mengatakan mereka datang untuk mempertanyakan dana Uang Kuliah Tunggal (UKT). Yang jika dirinci berjumlah Rp70 miliar. Sebanyak Rp20 Miliar untuk keperluan beberapa fakultas dan Rp 50 miliar diperkirakan untuk pembangunan gedung rektorat dan pembelian mobil dinas.
Tak hanya itu, Ali menyebutkan mereka juga mengadukan permasalahan masih ada oknum dosen yang menjual diktat. Dengan harga Rp 50 ribu sampai 100 ribu, tanpa sepengetahuan dari fakultas. Tetapi bila tidak membeli besar kemungkinan nilai mata kuliah jurusan tersebut mendapat nilai D atau E.
“Kami kesini untuk menanyakan hal itu, mengkritisi cara pengelolaan Perguruan Tinggi yang tidak pro kepada mahasiswa. Penetapan nilai UKT menurut mahasiswa terlalu tinggi dan terus mengalami kenaikan. Dan bertolak belakang dengan fasilitas universitas, seperti ketersediaan ruangan kuliah, dan alat belajar lainnya,” ucapnya.
Ditanya kenapa para pendemo menggunakan masker, Ali menyebutkan hal itu agar para mahasiswa tidak dipersulit oleh pihak universitas dalam menutut ilmu.
“Mahasiswa yang ikut demo ini bisa diincar oleh dosen, entar mereka tidak diluluskan,” pungkas Ali.
Menanggapi aksi mahasiwa, Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, Danes Jaya Negara menerangkan mengapresiasi langkah mahasiswa dan akan menindaklanjuti.
"Kita akan tindakalanjuti dan berkoordinasi dengan kementrian pendidikan,” ucapnya singkat.
Pantauan Radar Palangka, usai menyampaikan pendapat para mahasiwa beberapa waktu sempat berada di halaman rektorat. Tidak ada keributan atau ketegangan. Direncanakan mahasiswa akan turun dengan jumlah lebih banyak dan memberikan waktu seminggu bagi UPR untuk merespon semua tuntutan mahasiswa. (daq/vin)
