SAMPIT – Aturan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak membolehkan kendaraan bermuatan lebih melintasi jalan dalam kota Sampit tanpa izin tertentu menimbulkan polemik, terutama di kalangan para pengusaha angkutan darat.
Namun, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan pihaknya tidak akan mencabut atau menarik kembali aturan tersebut karena menurutnya ini adalah demi kepentingan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat umum.
Kerusakan pada salah satu ruas Jalan Ir Juanda di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kotim, pun dianggap menjadi salah satu contoh apabila kendaraan bermuatan lebih dibiarkan terus melintas di atas jalan yang tidak peruntukannya.
Akibatnya, keluhan bahkan protes dari warga sekitar pun terus berdatangan dan tentu kondisi jalan tersebut akan membuat pengguna jalan tidak nyaman.
”Itu salah satu alasan saya menginstruksikan Dishub (Dinas Perhubungan) untuk melarang angkutan berat keluar-masuk kota. Memang jadi polemik dengan para pengusaha, dan Dishub juga telah menyampaikan ke saya mengenai keluhan sejumlah pengusaha tersebut, tapi sekali saya bilang tidak bisa, ya tetap tidak (Mencabut, Red),” ujarnya, belum lama tadi.
Lanjutnya, sudah sekitar enam tahun Pemkab Kotim memberikan kelonggaran bagi para pengusaha, sehingga kendaraan angkutan berat milik mereka bisa bebas beroperasi di Kotim.
Tapi selama itu pula tingkat kecelakaan lalu lintas semakin tinggi dan kerusakan jalan makin cepat terjadi karena banyak kendaraan angkutan berat yang melintas dengan beban yang berat. Belum lagi ketidaknyamanan masyarakat dikarenakan harus melintasi jalan yang rusak.
”Kalau ada protes terhadap pemerintah daerah silakan, tapi ingat semua kebijakan yang dikeluarkan SKPD itu adalah kebijakan saya juga,” tegas Supian.
Ditambahkannya, ia juga mengajak para pengamat, tokoh masyarakat, agama, lembaga dan lainnya untuk mendukung program pemerintah yang buat demi kepentingan masyarakat umum.
Jangan hanya ketika ada protes atau komentar buruk tentang kebijakan pemerintah saja baru muncul dan ikut bersuara, tapi ketika ada kebijakan yang dibuat demi masyarakat justru tidak muncul. (vit/fm)
