SAMPIT- Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menyoroti penempatan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Kotim, yang menurutnya masih ada menumpuk di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tertentu saja.

Ditegaskannya, hal itu tidak efektif dan menyebabkan pemborosan anggaran. Lebih baik tegasnya, anggaran itu digunakan untuk membiayai tenaga pendidik, yang masih kurang jumlahnya di Kotim ini.

 ”Cenderung banyak yang santai saja. Dan  informasi yang kami terima terkait tenaga kontrak di SOPD, ini artinya anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan prinsip efektif dan efisiensi anggaran,”ujarnya kepada Radar Sampit.

Untuk saat ini lanjut Jhon, Kotim sangat kekurangan tenaga pendidikan yang jumlahnya mencapai sekitar 3000 orang. Mereka sangat diperlukan keberadaannya untuk mengajar di pelosok, jika pemerintah ingin menerapkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.

“Menurut data kami itu minimal 6000 orang guru yang perlu disiapkan untuk mendidik di semua jenjang pendidikan dari dasar hingga menengah di Kotim ini. Tapi,  yang ada saat ini hanya 3000-an saja jumlahnya,” papar Politikus PDI Perjuangan ini.

Ke depan lanjutnya, pengangkatan tenaga kontrak atau pun honor itu lebih baik diarahkan kepada sektor pendidikan dan kesehatan saja. Ditegaskannya porsi  di dua sektor tersebut harus ditambah. ”Jangan lagi selalu menambah di setiap SOPD,  toh banyak yang gak bisa kerja juga,”cetus Jhon.

Ditambahkannya, tenaga pendidik di Kotim ada tiga kategori, yakni status Aparatur Sipil Negara (ASN), honor daerah yang digaji melalui dana APBD dan yang gajinya dianggarkan melalui dana komite sekolah.

”Namun untuk yang digaji komite,  tidak mengacu pada UMK. Mereka, sebulan paling digaji Rp800 ribu saja. Nah, ini saya rasa jangan lagi kebanyakan mengangkat tenaga di SOPD, lebih baik banyak mengangkat  tenaga pendidik,” pungkas Jhon.(ang/gus)