PANGKALAN BUN- Larangan membakar hutan dan lahan bagi masyarakat Kabupaten Kobar begitu sulit karena tidak bisa menanam padi. Namun, beberapa pemerintahan Desa (Pemdes) setempat mengambil inisiatif untuk membeli excavator mini, agar bisa mengolah lahan untuk bercocok tanam. Salah satunya seperti dilakukan pemerintah Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Umpang Udin mengungkapkan, mayoritas masyarakat desa tersebut bekerja sebagai petani dengan ladang berpindah. Dan sejak ada larangan membakar lahan, sempat membuat aktivitas bertani masyarakat setempat terganggu karena tidak bisa membuka lahan.
Menurutnya sudah dua tahun masyarakat setempat tidak bisa membuka lahan karena terbentur dengan aturan. Sedangkan untuk membuka lahan secara manual juga kesulitan. Dan lanjutnya, kalau dibiarkan terus menerus, kehidupan mereka akan sangat kesulitan.
"Setelah kami musyawarahkan dengan masyarakat serta kades untuk mencari solusi agar pertanian bisa jalan, maka akhirnya diputuskan kalau kami harus membeli excavator mini dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa,” papar Udin.
Diungkapkannya pula, lahan pertanian masyarakat setempat awalnya sempat terbengkalai hingga berubah lagi jadi hutan semak dan untuk menebasnya memerlukan waktu berbulan-bulan.
"Jadi excavator mini ini nanti, akan dipergunakan untuk membuka lahan masyarakat. Setelah itu bisa ditanami dengan beraneka tanaman pangan. Dan sistemnya nanti, masyarakat yang menggunakan excavator mini harus sewa, yang tarifnya terjangkau, untuk perawatan excavator itu sendiri,” terang Udin.
Selain itu diungkapkannya pula, lahan pertanian di desa tersebut sedikit berkurang karena ada yang dimanfaatkan untuk perkebunan sawit plasma yang bekerja sama dengan perusahaan sawit. Dari situ lanjut Udin, masyarakat nantinya juga akan mendapatkan bagi plasma.
Sementara itu sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Kobar terpilih Nurhidayah, beberapa waktu lalu juga menyempatkan diri mengunjungi desa tersebut. Dan dirinya merespon positif langkah yang dilakukan masyarakat setempat agar bisa bertani.
"Kami sangat apresiasi langkah masyarakat yang sangat bagus ini. Namun ke depan hal seperti ini harus direncanakan, baik oleh pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan yang membebani masyarakat,”tandasnya. (rin/gus)
