SAMPIT - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Hari Rahmad mengakui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar sejatinya ada di sektor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Namun, praktiknya masih belum maksimal lantaran PDAM Kotim kekurangan modal untuk meraup pendapatan di sektor itu.
“Sejatinya dari PDAM bisa jadi PAD besar, pemerintah hanya sekadar investasi sekali saja, biar PAD kita jelas,“ kata Hari Rahmad, Selasa (11/4).
Hari mendukung penyetaan modal ke PDAM Kotim asalkan punya timbalbalik untuk APBD. Pemerintah bisa saja menanamkan anggaran di sektor itu, namun kembalinya dalam setiap tahun harus jelas berupa pemasukan asli pendapatan daerah.
“Saya berharap peluang ini bisa dilirik, bayangkan jika semua daftar pelanggan ada 12 ribu ditambah lagi dengan pelanggan keseluruhan sekitar 25 ribu, berapa PAD yang bisa dihasilkan,” terang Ketua DPC Hanura Kotim ini.
Hari juga mengakui kendala PDAM dalam pengembangannya adalah terbatasnya anggaran daerah, padahal PDAM memerlukan suntikan dana untuk penyertaan modal.
Sedangkan sektor lain dari bahan baku air sungai cukup melimpah, hanya tinggal mengolahnya saja.
Sekadar diketahui, penyertaan modal untuk PDAM Dharma Tirta Sampit belum bisa dipastikan kapan terealiasasi, karena harus menunggu pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang hingga kini belum dilakukan.
"Sebenarnya ini menunggu persetujuan dari DPRD saja, sekarang menunggu pembahasan Raperda, namun kapan belum tahu," kata Kepala PDAM Sampit, Firdaus H. Ranggan.
Menurut Firdaus, penyertaan modal sangat penting. Karena jika terus terlambat realisasinya akan terlambat pula. Jika tahun ini pembahasan selesai, berarti realisasi tahun 2018 nanti, berarti kegiatannya baru bisa dilaksanakan 2019.
“Kalau bisa selesai tahun ini pembahasannya, kalau molor realisasinya molor lagi,“ imbuhnya.
Firdaus berharap penyertaan modal harus segera disetujui, karena ini sangat diperlukan sebagai investasi PDAM, bantuan dari pusat bisa digelontorkan dengan melihat dari keseriusan Pemkab Kotim.
“Melalui penyertaan modal, pengaruhnya ke pusat, PDAM hanya operatornya saja, semuanya tergantung dari pemerintah, kalau menyesuaikan dengan nawacita Presiden Jokowi, harus Rp72 miliar penyertaan modalnya," ucap Firdaus. (ang/fm)
