SAMPIT - Sepekan kedepan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan monitoring per komisi ke sejumlah kecamatan.

Hal ini dalam rangka mengevaluasi dan menyesuaikan dengan apa yang tertuang pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kotim Tahun Anggaran 2016.

 “Selama sepekan ke depan kami akan banyak turun ke daerah, untuk memantau pelaksanaan pembangunan  TA 2016, kalau kami di komisi II lebih banyak melihat ke sektor ekonomi, seperti pasar, kehutanan, perkebunan dan lainnya,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim, Rudianur kepada Radar Sampit.

Kata Rudiannur, DPRD akan menitikberatkan terhadap penilaian kebijakan bupati dalam setahun terakhir. Pertanyaannya, dalam pelaksanaan kebijakan tahun lalu itu apakah ada manfaatnya sudah sesuai aturan perundang-undangan atau belum.

“Jadi, mengenai realisasi dan hasil itu harus jelas, bernilai manfaat bagi masyarakat banyak, kemudian kekurangan-kekurangannya akan menjadi catatan untuk tahun anggaran selanjutnya,” ujarnya, Selasa (18/4).

Menurutnya, mereka akan memonitoring sesuai dengan bidang kerja komisi tanpa mengabaikan sektor lain seperti perekonomian, perikanan dan kehutanan.

Komisi II DPRD Kotim juga akan menitikberatkan pengawasan pada sektor pertanian. Sektor ini sangat penting, karena terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kami akan melihat sejauh mana realisasi program pemerintah dalam bidang pertanian, terutama di wilayah selatan yang merupakan sentra pertanian,” tandasnya. (ang/fm)