SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

KOTAWARINGIN

Jumat, 21 April 2017 09:21
Pengawasan Proyek Jalan Dinilai Lemah, Lemah Dimananya ya?
SIDAK: Dua anggota Komisi IV DPRD Kotim Hary Rahmad Panca Setia dan Jainudin Karim ketika memeriksa pekerjaan jalan di wilayah MB Ketapang, beberapa waktu lalu.(DOK. RADAR SAMPIT)

SAMPIT-Anggota Komisi IV DPRD Kotim Hary Rahmad Panca Setia meminta agar pengawasan proyek pekerjaan jalan, terutama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim, supaya lebih  ditingkatkan lagi. Menurutnya, belakangan ini proyek jalan, terutama pengaspalan sedang menjadi sorotan.

 ”Dinas PUPR harus perkuat pengawasan. Tenaga yang ditugaskan harus berani tegas, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi jangan diterima pekerjaannya, karena saya melihat pengaspalan dalam kota ini saja  belum lama sudah ada yang mulai rusak,”ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPC Hanura Kotim ini juga menyatakan,  adalah kewajaran bagi masyarakat apabila menuntut pekerjaan yang maksimal dari  pengaspalan jalan. Sebab lanjutnya, anggaran yang digunakan berasal dari masyarakat juga.  Kemudian lanjut Hary, Pemkab Kotim diharapkan tidak mentolerir para  kontraktor yang bekerja hanya mengincar untung besar.

”Ini jadi perhatian kita bersama terkait pelaksanaan proyek infrastruktur. Di satu sisi anggarannya sangat besar, dan di satu sisi pekerjaaanya terkadang asal-asalan.  Masyarakat juga kita harapkan bisa mengawasi pekerjaan itu, “imbuhnya.

Menurut Hary, setiap melaksanakan sebuah proyek, Pemkab mengontrak konsultan yang ditugaskan mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan. Hanya saja ungkapnya, dari temuan pada saat pihaknya memantau banyak ditemukan minimnya kinerja konsultan pengawas.

Tak hanya itu, Hary juga menegaskan jangan sampai  konsultan mengawasi empat hingga lima pengerjaan proyek.  Akibatnya  pengawasan jadi terbatas, sehingga akan memunculkan pengawasan yang tidak optimal. Risikonya, kualitas pekerjaan bisa tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

Mencegah permasalahan itu muncul, dirinya meminta agar Pemkab melakukan pengawasan pekerjaan terintegrasi. Artinya, bagaimana Satuan Organsiasi Perangkat Daerah (SOPD) dengan konsultan pengawas termasuk kalangan di DPRD bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan proyek.

Selain itu menurut Hary, pemerintah juga harus jeli memilih konsultan pengawas dan memastikan konsultan pengawas yang dipilih memiliki kemampuan dan ahli di bidangnya. Dengan upaya ini dirinya yakin, pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, dan yang paling penting adalah mutu pekerjaan sesuai dengan target proyek yang diinginkan.(ang/gus)


BACA JUGA

Senin, 07 September 2015 22:26

Excavator Sudah Diincar

<p><strong>SAMPIT &ndash;</strong> Aparat kepolisian berhasil meringkus komplotan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers