PANGKALAN BUN - DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memperingati Hari Buruh 1 Mei 2017 di halaman DPRD Kobar. Aksi yang diikuti 750 pekerja dari berbagai perusahaan besar swasta (PBS) ini diawali long march dari Jalan Malijo menuju Gedung DPRD Kobar. Mereka menyampaikan 12 tuntutan.
Aksi damai ini diwarnai dengan panggung hiburan lengkap dengan organ tunggal dan biduan dangdut. Sekitar 163 personil Polres Kobar, 1 SSK personil Kodim 1014/PBN, dan 30 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kobar mengamankan jalannya aksi damai di halaman Gedung DPRD Kobar.
Ketua DPC KSPSI Kobar Kosim Hidayat menyampaikan, 12 tuntutan tersebut antara lain menolak penggunaan tenaga kerja outsourcing, menolak mutasi kerja terhadap tenaga kerja yang memasuki usia pensiun, menolak sistem kerja harian menjadi borongan murni, menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan hak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menolak PP Nomor 78 Tahun 2015, meminta perubahan komponen KHL dari 60 menjadi 84 item, menerapkan UMK sesuai UUD Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92, pelaksanaan penerimaan tenaga kerja harus sesuai UUD Nomor 13 Tahun 2003, meminta status sesuai UUD Nomor 13 Tahun 2003, meminta perusahaan mengangkat pekerja bukan tidak tetap menjadi tetap setelah masa kerja lebih 3 bulan, menolak adanya intimidasi terhadap pengurus SPSI, dan menolak tegas perusahaan yang tidak membayar THR.
Salah satu pekerja outsourcing di PT. Korindo, Sinarti, mengungkapkan bahwa selama empat tahun bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Korindo, dia tidak mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu juga tidak pernah mendapatkan THR dan upah masih di bawah UMK.
"Selama saya bekerja sebagai karyawan kontrak empat tahun tidak ada mendapatkan BPJS, THR, dan upah masih di bawah UMK," tegasnya.
Menanggapi hal ini Ketua DPRD Kobar Triyanto menyampaikan, aksi damai yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kobar berjalan aman dan tertib. Awalnya DPC KSPSI meminta untuk aksi damai di Bundaran Pancasila, namun ia menyarankan di gedung DPRD.
"Sepanjang Kapolres Kobar mengizinkan, silahkan gunakan Gedung DPRD Kobar asal damai dan tertib," ujar Triyanto.
Berkaitan dengan tuntutan tersebut, pihaknya akan meneruskan 12 tuntutan tersebut kepada DPR RI. Namun khusus poin BPJS dan outsourcing, pihaknya akan memanggil perusahaan bersangkutan dan untuk diagendakan dalam rapat kerja guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Wajar mereka beraspirasi, kita menanggapinya dengan wajar juga," tandasnya.
Sementara itu, Kapolres Kobar AKBP Pria Premos mengatakan, belum ada laporan dari karyawan yang menuntut perusahaannya. Namun isu-isu yang beredar sudah banyak dan tidak ada yang berani melaporkan ke polres.
"Kalau sudah tidak bisa dimediasi, maka proses hukum. Harus ada regulasi yang diperbaiki, saya menyarankan kalau sudah ada dasar hukumnya, harus diperjuangkan haknya," tutur Pria. (jok)
