PANGKALAN LADA - Para pegawai di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka galau karena Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan (KP2KP) Kobar dihapus. Sementara Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki tupoksi bagi penyuluh.

Kepala Balai Penyulun Pertanian (BPP) Pangkalan Lada Tulus Widodo mengatakan, para penyuluh beberapa waktu lalu bingung dengan status mereka. Namun setelah adanya pertemuan dengan DKP, pihaknya mendapat informasi bahwa petugas penyuluh akan bernaung di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP).

”Awalnya bingung juga, tapi sekarang sudah sedikit lega karena rencananya kita akan ikut di DTPHP,” ujarnya, Selasa (2/5) sore.

Meski status mereka belum jelas, aktivitas di lapangan berjalan normal. Para petugas penyuluh lapangan (PPL) tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya.

”Karena kebutuhan kita seperti gaji dan operasional masih dicukupi oleh DKP, kita tetap bekerja seperti biasa. Untuk status nanti kita ngikut saja, mau ke dinas manapun kita siap,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kamaludin masih menunggu surat keputusan dari bupati terkait pelimpahan tugas dan tanggungjawab pembinaan bagi para peersonil BPP di masing-masing kecamatan.

”Kita masih menunggu, karena keputusan ada di bupati. Kalau ditanya kesiapan, tentu kita siap,” katanya.

Sampai saat ini DTPHP belum mengambil kendali BPP karena ketiadaan surat resmi dari atasan. Namun, bila nanti BPP benar-benar masuk di dalam OPD yang dipimpinnya, keberadaan mereka akan sangat membantu tugas pokok dan fungsi yang dibebankan.

”Mereka kan sudah berpengalaman di lapangan, jadi tinggal berjalan saja seperti biasa. Namun kita belum berani memastikan mereka ikut kita sebelum ada surat keputusan dari bupati,” pungkasnya. (sla/yit)