KUALA KURUN – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) merusak lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Apabila terus dibiarkan, kerusakan akan terus meluas. Hal itu membuat kalangan DPRD Gumas prihatin.

”Sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas PETI dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, dari pemerintah selalu meminta agar beralih ke pekerjaan lain. Saya pikir, kalau sudah diberi peringatan namun tetap saja, harus ditindak tegas,” kata Ketua DPRD Kabupaten Gumas H Gumer, Rabu (3/5).

Menurut dia, longsor dan terancam terputusnya jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Tumbang Masukih-Rangan Hiran-Harowu, Kecamatan Miri Manasa, merupakan bentuk ketidaktaatan warga pada imbauan pemerintah dan aparat kepolisian, yang tetap melakukan aktivitas PETI.

”Kalau saja mereka taat instruksi pemerintah dan kepolisian, tentu ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta masyarakat tak hanya memikirkan kebutuhan pribadi dan keluarga, namun juga kelestarian lingkungan. Dengan beralih ke usaha lainnya yang ramah lingkungan, kerusakan tidak akan terjadi.

”Kan bukan hanya PETI saja yang menjadi sumber uang, tapi banyak sektor potensial lainnya, seperti berkebun, beternak, bertani, perikanan, berdagang, usaha industri rumah tangga, dan lainnya,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD lainnya Heri A Junas. Menurutnya, masyarakat yang melakukan aktivitas PETI selalu beralasan mencari makan dan menafkahi anak istri. Akan tetapi, kalau dibiarkan, akan kerusakan lingkungan akan meluas.

”Kami (DPRD Gumas, Red) mendukung tindakan aparat kepolisian menindak tegas penambang emas yang sudah diberi sosialisasi dan peringatan, tapi tetap bekerja. Apalagi kalau kegiatan penambangnya di dekat jalan, dekat desa, dan fasilitas umum lainnya,” tandasnya. (arm/ign)