KUALA KURUN – Berdasarkan penyusunan rencana kerja tahunan dalam APBD 2009-2016, pembangunan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) diarahkan pada penyiapan infrastruktur dasar yang mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), terbukanya isolasi daerah, serta pelayanan umum kepada masyarakat.
”Untuk penyusunan rencana tersebut, tidak selama berjalan mulus. Salah satu kendala klasik yang ditemui adalah, adanya perbedaan yang besar antara masalah dan kebutuhan yang perlu kita tangani, dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia,” kata Bupati Gumas Arton S Dohong saat menyampaikan pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, Rabu (7/6) pagi.
Agar semua berjalan mulus, lanjut dia, diperlukan penajaman skala prioritas menjadi sesuatu yang sangat penting, walaupun sebenarnya hal tersebut bukan hal yang mudah. Pasalnya, sebagaian besar usulan program dan kegiatan masing-masing sektor merupakan usulan rencana yang objektif dan rasional.
”Dengan adanya keterbatasan keuangan daerah ini, kita upayakan agar dapat memberikan dayaguna dan hasilguna yang maksimal dengan memperhatikan prinsip proritas, disiplin, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran,” tuturnya.
Terkait laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016, kata dia, untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 993.435.109.953, dengan realisasi sebesar Rp 980.695.988.623,62 atau 98,72 persen, yang berarti tidak mencapai target sebesar Rp 12.739.121.329,38.
Sedangkan anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp 893.564.098.478,74, dengan realisasi sebesar Rp 865.633.424.468,98 atau 96,87 persen. Dilihat dari realisasi belanja tersebut, terdapat penghematan/kelebihan anggaran sebesar Rp 27.930.673.991,08.
”Untuk pelaksanaan belanja daerah, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terutama dalam komponen belanja langsung. Namun, dalam penggunaannya kita selalu menganut prinsip penghematan, efektif, efisien, dan tertib administrasi keuangan, sehingga plafon tertinggi alokasi dana tidak harus direalisasi seluruhnya,” terang dia.
Dia menambahkan, semua yang dilakukan dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan segenap kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara maksimal, terencana, teratur, dan berkesinambungan. (arm/ign)
