SAMPIT – Sejumlah bakal calon kepala desa meragukan komitmen panitia pelaksana pemilihan kepala desa menggelar pesta demokrasi itu. Mereka meminta kepastian waktu pelaksanaan pilkades serentak. Sebab, warga desa terus bertanya kepada mereka sebagai bakal calon.
Hal itu disampaikan bakal calon dari dua desa, yakni Desa Bukti Raya, Kecamatan Cempaga dan Desa Karang Tunggal, Kecamatan Parenggean.
”Kami hanya minta kepastian, apakah tahun dilaksanakan atau tidak. Warga mengeluhkan kondisi saat ini. Apalagi desa yang dijabat pj kades. Warga tidak mau berlama-lama karena pembangunan desa kena imbasnya,” ujar Buhari, bakal calon kades Bukit Raya.
Menurutnya, ketidakjelasan pilkades serentak membuat mereka harus memperbaharui persyaratan, seperti SKCK dan lainnya. Semua memerlukan biaya. Apabila tidak bisa dilaksanakan, hendakanya jangan dipaksanakan terlebih dahulu.
Rahmad, bakal calon kades Karang Tunggal mengatakan, pihaknya prihatin terkait kondisi desa mereka yang sudah lama dipimpin pj kades. Warga mengeluh karena belum ada kades definitif.
”Pj kades kadang belum paham secara luas kondisi masyarakat desanya. Warga desa menghendaki program pembangunan, tapi kendalanya karena jabatan pj tadi. Bahkan, ada desa yang sudah sampai tiga tahun ini dijabat pj karena menunggu pilkades serentak,” ungkapnya.
Rahmad mengaku pesimistis pilkades serentak terlaksana. Sebagai bakal calon, dia tidak tahu persis proses dan tahapan dilaksanakan. Informasi itu diketahui hanya dari pemeritaan media massa.
Warga Desa Cempaga, Anton Al Sudani mendesak Pemkab Kotim segera melaksanakan pilkades serentak. Akan tetapi, bila tidak mampu, pemkab diharapkan tak memaksakan digelar. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada desa masing-masing, termasuk anggarannya.
”Tahun sebelumnya kita bisa saja melaksanakan pilkades sendiri meski tak serentak. Percuma kalau serentak tapi dampaknya seperti ini. Demokrasi kita terjadi kemunduran jauh,” katanya. (ang/ign)
