SAMPIT – Kota Sampit kembali gagal meraih piala adipura. Hal tersebut terjadi karena kurangnya fokus dan koordinasi pihak terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan kota.
”Adipura kembali gagal didapat karena beberapa permasalahan. Apalagi, memang untuk menjaga lingkungan dan kebersihan diperlukan banyak dana dan ini termasuk masalah yang jadi kendala, sehingga konsentrasi kita dalam pembenahan kebersihan terganggu,” kata Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri, Rabu (2/7).
Menurut Taufiq, pemerintah belum bisa membenahi kebersihan dan lingkungan secara maksimal tahun ini. Pasalnya, fokus terbagi ke sejumlah bidang lainnya. Namun, ke depannya, pihaknya berusaha membenahi yang kurang demi memperoleh nilai yang baik mengenai pengelolaan kebersihan.
Salah satu langkah yang diambil, lanjutnya, dengan mencoba melakukan penyegaran terhadap staf pelaksana teknis di lapangan. ”Kita cari pimpinan yang terbaik dan bisa membawa semangat baru di satuan kerja teknis yang menangani lingkungan hidup. Dengan begitu, bukan hanya stafnya, tapi ia juga bisa memengaruhi masyarakat turut menjaga lingkungan dan kebersihan,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim Sanggul L Gaol optimistis Kotim bisa kembali mendapat adipura tahun berikutnya. Hanya saja, untuk meraihnya perlu waktu dan perjuangan. Bukan hanya dari pihak pemerintah dan staf, dia berharap masyarakat turut berpartisipasi, berjuang untuk meraih adipura.
”Bupati tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula dengan saya. Semuanya ini milik masyarakat, termasuk adipura. Adipura adalah hadiah terbesar untuk masyarakat. Bukan hadiah untuk bupati. Kalau masyarakatnya tidak bisa menjaga lingkungannya, bagaimana bisa mendapat hadiah bergengsi tersebut?” tegasnya.
Dia mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungannya dengan bersama-sama menjaga lingkungan. Itu dimulai dari hal paling kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya sesuai jadwal, kebersihan Sampit akan terjaga.
Permasalahan yang paling mendasar, lanjut Sanggul, adalah sampah. Meski sudah ada perda, hukuman dan sanksinya belum membuat efek jera, sehingga warga cenderung tidak peduli dan membuang sampah rumah tangga ke pinggir jalan hanya karena tidak mau mencari TPS.
”Tapi, kalau kita sudah punya depo dengan kapasitas yang cukup, misalnya ukuran 20x40, lalu kita hias dengan tanaman atau lainnya, orang akan tertarik buang di sana, tidak lagi sembarangan. Setelahnya pun saat pengangkutan satu hari langsung habis, tidak dibiarkan berlama-lama, jadi tidak meninggalkan bau,” katanya.
Selain pembuatan depo, pihaknya juga akan lebih menegaskan aturan dalam pengelolaan depo dan pembuangan sampah. ”Seperti itu pengelolaan standar, nanti kita buat SOP-nya di semua depo yang akan kita bangun. Sebagai percontohan kita buat dulu satu depo. Saya masih menjajaki letaknya,” pungkasnya. (sei/ign)
