KUALA KURUN – Menyambut musim tanam (MT) Oktober-Maret (Okmar), sebanyak 34 kelompok tani (poktan) dari 20 desa/kelurahan di lima kecamatan, yakni Kurun, Tewah, Rungan, Mihing Raya, dan Sepang, mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) gencar melakukan sosialisasi terkait bantuan tersebut.
”Pada MT Okmar ini, ada 34 poktan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Bantuan ini bersumber dari APBN 2017,” kata Kepala DPKP Gumas Kardinal melalui Kabid Sarana dan Prasarana Warsine, Selasa (8/8).
Bantuan yang diberikan, kata dia, untuk 1.110 hektare lahan cetak sawah baru pada 2016 lalu. Bentuk bantuannya berupa uang tunai sebesar Rp 1,5 juta per hektare. Nantinya, bantuan tersebut akan masuk ke rekening masing-masing poktan.
”Kita harapkan bantuan ini dapat membantu poktan dalam pengadaan saprodi dan infrastruktur, pengolahan tanah, perbaikan tanggul, jaringan irigasi, dan lainnya, yang dilaksanakan pada MT Okmar ini,” terangnya.
Proses penyaluran bantuan, lanjutnya, masih tahap administrasi dan menunggu dana ditransfer. Pihaknya terus menyosialisasikan hal itu agar poktan mampu menggunakan dana tersebut dengan benar.
”Kami sudah mengajukan administrasi terkait pencairan dana tersebut dan proses transfernya sedang berjalan. Kita perkirakan Agustus ini bisa segera dicairkan,” ujarnya.
Dia menuturkan, DPKP Gumas akan memantau proses penggunaan dana tersebut, sehingga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan poktan. ”Dengan adanya bantuan ini, sangat diharapkan pada Oktober mendatang semua poktan dapat melakukan tanam padi secara serentak,” ujarnya.
Selain bantuan dana, poktan ini mendapatkan bantuan proses sertifikat lahan pertanian, khususnya di Kecamatan Kurun. Total ada 200 bidang tanah milik poktan yang akan dibuatkan sertifikat. Petani yang tanahnya belum ada sertifikat, bisa dibantu dengan program ini.
”Sertifikasi lahan pertanian masih dipersiapkan kelengkapannya. Diharapkan dengan adanya sertifikat tersebut, mampu mengarahkan para poktan untuk mandiri dan tidak ada lagi bergantung dengan pemerintah,” tandasnya. (arm/ign)
