PALANGKA RAYA – Ancaman tegas bagi masyarakat dengan sengaja membakar lahan dilontarkan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian. Perintah tegas bagi petugas kepolisian untuk menangkap pembakar lahan juga ditegaskan.
Ancaman tersebut agar musibah kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu tak terulang lagi. Kapolri menilai tindakan tegas cukup beralasan karena jutaan jiwa terpapar asap dan perekanomian serta pendidikan menjadi terganggu.
”Saya minta tindakan tegas kepada masyarakat atau pihak lain yang sengaja melakukan pembakaran. Perintah presiden dibentuk satgas penangan karhutla, prinsip utama jangan sampai terbakar, lahan gambut tidak boleh sampai terbakar maka pemadaman akan sia-sia,” ucapnya saat berkunjung ke Palangka Raya, Rabu (9/8).
Tito mengatakan pada tahun 2015 lalu terjadi Elnino, artinya uap air berkumpul di Samudra Pasifik sehingga di Indonesia mengalami kekeringan uap air hingga terjadi pemanasan tinggi berakibat gambut dan hutan terbakar. Terjadi di Kalteng, Kalbar, Kasel,Kaltim bebeerapa provinsi lain.
Untuk tahun 2016 lanjutnya, terjadi Lanina, artinya uap air berkumpul diatas Indonesia sehingga curahan hujan tinggi, sehingga lahan gambut aman. Pada tahun 2017 hingga Juni relatif aman. Tapi Juli, Agustus uap air diatas Indonesia akan kurang sehingga terjadi kekeringan.
“Sekarang mulai terbakar di Aceh, Sumsel (Sumatra Selatan), Kalbar (Kalimantan Barat), dan daerah lain seperti NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Papua. Saya tegaskan prinsip utama penanganan kebakaran itu adalah pencegahan, pencegahan nomor satu,” ucapnya.
Menurut orang nomor satu di korps Polri itu, kalau sudah lahan gambut terbakar maka dilapisan dibawah tanah itu bara, jadi disiram air tak akan berguna.
“Kalau sudah dilahan gambut terbakar tak ada gunanya. Mengatasinya hanya dengan hujan dan kanalisasi,” tuturnya.
Tito menerangkan hasil pemantauan minggu lalu ke Bangka Belitung (Babel), Jambi, mereka siap semua. Dan sesuai perintah dari presiden maka pencegahan itu diutamakan, oleh karena itu kepala daerah memberlakukan darurat siaga agar anggaran pencegahan bisa keluar. Jangan sampai kebakaran baru dana keluar, itu terjadi tidak ada gunanya.
“Prinsip utama mencegah lahan gambut tidak terbakar sehingga status siaga darurat diberlakukan. Kalteng cukub beruntung karena masih ada hujan padahal dibeberapa tempat sudah ada tidak ada hujan, berharap sampai Oktober November terus ada hujan,” tutur Tito.
Lebih lanjut Tito mengungkapkan status siaga itu agar percepatan anggaran itu bisa dilakukan, agar bilamana diperiksa BPK dan lain-lain sudah bisa mempertanggungjawabkanya karena digunakan dalam pencegahan.
“Ditingkat pusat ada pula dilakukan oleh Polhutkam semua pihak terkait, bahwa rawan kebakaran Sumatera, Kalimantan, NTT dan Papua, ini nanti saya akan ke Kalimantan Barat dan Jambi,” ujarnya.
Tito menambahkan predisen nanti juga akan mengumpulkan pangdam, gubernur, danrem dalam rangka penegakanan satgas karhutla agar efektif.” Nanti akan dikumpulkan. Bicara untuk di Kalteng saya sudah berdiskusi dengan pemda, darem,kapolda, ada kesiapan tim bahkan ada program “sigap” sehingga bisa diketahui titik api dan satgas bergerak,” terangnya.
Ia menyebutkan, kalau ada yang melakukan pembakaran, memang ada toleransi aturan hukum untuk membuka lahan dengan cara membakar seluas 2 hektare dalam tanah ulayat. Tapi perlu sosialisasi dan supaya pemerintah daerah (Pemda) pemilik tanah itu jangan menggunakan langkah tersebut. Yakni membuka lahan dengan pembakaran, tapi pemda memberikan bantuan untuk membuka lahan tanpa membakar.
“Kalteng aman dan titik api sedikit dan cepat dipadamkan mudah mudahan bisa dipertahanan. Untuk anggaran tidak meminta anggaran kepada pusat tetapi menyempaikan bilamana ada anggaran tambahan ke menteri keuangan nanti dikoordinasikan atas dasar darurat siaga,” pungkasnya.(daq/vin)
