SAMPIT – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sebentar lagi akan dilaksanakan. Belasan desa di Kotawaringin Timur (Kotim) dikategorikan rawan konflik dan harus mendapatkan pengamanan ekstra.

”Sementara ini ada sekitar 10 hingga 13 desa yang dianggap rawan. Meski demikian, desa yang adem ayem juga jangan lengah,” tegas Plt Sekretaris Kotim Halikinnor, Rabu (18/10).

Menurut Halikin, meski bakal calon sudah menyatakan siap menang siap kalah, potensi konflik imbas hasil perolehan suara juga perlu diantisipasi.

”Yang kita khawatirkan ini calon yang kalah. Takutnya masih ada yang mencoba menghambat. Bila terindikasi akan rawan, segera turunkan pihak keamanan,” kata Halikin, usai rapat pemantapan pilkades dengan seluruh camat dan sekcam di Aula Kantor Pemkab.

Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah dan selalu berkoordinasi dengan aparat. Baik kepolisian maupun TNI. Adapun sejumlah kerawanan, sebagian besar di antaranya soal daftar pemilih tetap, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), politik uang, dan pengancaman dari oknum calon.

”Kami mengharapkan segera melakukan siskamling. Kami juga akan terus memantau. Jika ada yang berbau SARA, laporkan juga ke kami. Hendaknya pilkades di Kotim ini nantinya menjadi contoh di Kalteng,” kata Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kotim Kaspul Anwar.

Sementara itu, satu desa dinyatakan batal mengikuti pilkades serentak, yakni Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu. Desa itu gagal melaksanakan pilkades karena desa tidak menyiapkan anggaran. Dengan begitu, hanya 77 desa tahun ini yang melaksanakan pilkades serentak. Diharapkan tahun 2018 mendatang hal seperti itu tak terulang.

Saat ini, sebagian besar logistik pilkades telah berada di kecamatan. Selanjutnya, akan didistribusikan ke desa-desa antara H-2 dan H-1 pelaksanakan pilkades, yakni 21 Oktober. (oes/ign)