PALANGKA RAYA – Setelah putusan sela Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sidang gugatan pasangan Ujang Iskandar-Jawawi terhadap KPU RI terus bergulir. Jumat (3/12), sidang dilangsungkan dengan agenda pembuktian oleh para pihak. Kubu Ujang-Jawawi menyampaikan 15 bukti tertulis pada kesempatan itu. Sementara KPU RI juga menyampaikan beberapa bukti atas putusan pencoretan Ujang-Jawawi dari kontestan Pilgub Kalteng.
”Dalam persidangan kami sampaikan 15 bukti tertulis yang mengutarakan bahwa Ujang-Jawawi adalah pasangan yang sah,” jelas Ketua Tim Hukum Ujang-Jawawi, Taufik Basari, melalui pesan singkat (SMS) kepada media ini, Jumat (3/12).
Dia mengklaim bukti-bukti itu kuat. Seperti beberapa surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU, putusan DKPP, termasuk dissenting opinion-nya. ”Kita juga sampaikan bukti-bukti berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewenangan DKPP dan hak konstitusional, serta kliping-kliping koran," tegasnya.
Hari ini, penyelesaian perkara ini masih berlanjut. Tim Ujang-Jawawi bakal menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan kewenangan DKPP, Bawaslu, KPU, serta aturan-aturan. Saksi ahli itu adalah mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya dan mantan Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah.
KPU KALTENG SURATI PUSAT
KPU Kalteng mengambil sikap atas putusan PTTUN yang mengabulkan gugatan Ujang-Jawawi. Mereka menyurati KPU RI untuk meminta petunjuk terkait putusan PTTUN yang mengembalikan hak Ujang-Jawawi sebagai peserta Pilgub Kalteng itu.
Sikap itu diambil KPU Kalteng karena putusan PTTUN telah dikeluarkan, dan surat suara dengan dua pasang calon sudah hampir selesai didistribusikan.
Ketua KPU Kalteng Ahmad Syar'i, seperti dikutip dalam surat No. 330/KPU-Prov-020/XII/2015 perihal tindak lanjut putusan PTTUN yang ditujukan kepada Ketua KPU RI menyatakan, ”berkenaan dengan putusan PTTUN Jakarta tanggal 2 Desember 2015 dengan nomor perkara 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, kami memohon petunjuk apa yang harus dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut putusan tersebut”.
”Perlu kami informasikan juga terjadi unjuk rasa dengan tuntutan supaya KPU Kalteng dan KPU kabupaten/kota menindaklanjuti putusan PTTUN tersebut, yang di antaranya diikutkan kembali dalam iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kalteng," tulis Syar'i dalam surat itu.
Surat tersebut telah dikirim pada 2 Desember 2015. Ditembuskan juga kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP RI, Anggota KPU RI Korwil Kalteng, Ketua Bawaslu Kalteng, dan Ketua KPU kabupaten/kota se-Kalteng. ”Saat ini kami menunggu jawaban dari KPU RI," tegasnya.
Terkait surat suara, Syar'i mengatakan, surat suara sudah didistribusikan ke kabupaten/kota se-Kalteng. Pendistribusian tersebut telah dilakukan sejak 30 November lalu.
Namun, surat suara itu hanya memuat dua kandidat, yakni pasangan Sugianto Sabran-Said Ismail dan Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar. ”Untuk UJ, kami tunggu instruksi KPU RI," tukasnya.
DIJAGA KETAT
Seolah tak ingin kecolongan seperti peristiwa kebakaran tempo hari, polisi memperketat pengamanan di kantor KPU Kalteng. Apalagi suhu politik kembali memanas setelah putusan sela PTTUN yang membuka kans pasangan Ujang-Jawawi kembali menjadi peserta Pilgub Kalteng.
Empat puluh personel bersenjata lengkap diterjunkan untuk menjaga kantor KPU Kalteng, Kamis (3/12). Tamu yang datang diperiksa dan dimintai keterangan terkait tujuan dan keperluan mendatangi kantor tersebut.
”Ini dilakukan karena dinamika politik, kami memperketat sistem pengamanan. Setiap orang diperiksa tidak terkecuali, identitas dan maksud ke kantor KPU,” ungkap Kapolres Palangka Raya AKBP Jukiman Situmorang.
Tindakan itu diklaim sesuai standar operasional kepolisian. Pihak-pihak yang berhubungan dengan KPU diminta memaklumi.
”Kami harapkan bagi semua pihak yang ingin berhubungan dengan KPU, baik secara personal maupun institusi, bisa memaklumi upaya yang kita laksanakan," tutur dia.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kalteng Ragumi menerangkan distribusi logistik pilkada terus berjalan dan sedang dalam tahap penyebaran ke seluruh kabupaten di Kalteng.
Ragumi menyebutkan sejauh ini tidak ada kendala dalam distribusi logistik, bahkan terlihat lancar tanpa halangan. ”Jadi sekarang ini, seluruh logistik sudah berada di kabupaten,” ucapnya.
Terkait bila nanti ada petunjuk dari KPU RI, Ragumi menerangkan hal tersebut masih panjang, karena untuk melakukan pencetakan ulang dan pendistribuan logistik memerlukan waktu panjang.
”Intinya itu panjang lagi, ini saja sudah tidak ada lagi duitnya. Tetapi bila itu keputusan pengadilan, gubernur harus mendukung. Putusan itu hanya menunda. Tetapi lainnya terus berjalan, lah tidak ada petunjuk lagi dari pusat,” tutup Ragumi santai. (arj/sho/daq/dwi)
