PALANGKA RAYA – Kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) berbagai unsur baik kepolisian, kejaksaan, panitia pengawas pemilu (Panwaslu), badan pengawas pemilu (Bawaslu), komisi pemilihan umum (KPU) dan instansi terkait, menegaskan apapun pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dipastikan bakal ditindaklanjuti, tanpa terkecuali.

Kecurangan, politik  uang, penggunaan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), perang hoaks dan kampanye hitam merupakan hal-hal utama untuk diantisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

”Seluruh pihak komitmen untuk kelancaran pilkada dan alhamdulilah semuanya memiliki persamaan persepsi dari awal terkait penanganan perkara pilkada,” ujar Kapolda Kalteng Brigjend Pol Anang Revandoko Rabu (17/1).

Selain itu, imbuhnya, juga membentuk tim satgas politik uang juga jadi kesepakatan bersama, khususnya di jajaran kepolisian. Baik di Polda maupun di Polres mengantisipasi adanya kecurangan pilkada.

Hal itu dipertegas dalam penutupan rapat Koordinasi Forkopimda di Aula Graha Bhayangkara Mapolda Kalteng. Sekaligus penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka menciptakan situasi pemilihan umum kondusif di Provinsi Kalteng, yang juga dihadiri  Wakajati Kalteng, Budi Yulianto.

Anang menyampaikan jajaran kepolisian membentuk tim khusus yang akan mengawasi praktik politik uang di pilkada serentak 2018 di Kalimantan Tengah. Selain itu membentuk satgas gakumdu dan dan satgas anti cyber crime

Mantan Wakakorbrimob Polri mengatakan baik dari Bawaslu, Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pilkada sudah berkomitmen bahwa hal itu ada kepastian waktu ataupun apakah hal itu ada unsur pidana atau tidak serta kepastian keamanan, baik masyarakat pemberi informasi maupun pihak lain.

Sementara, Wakajati Kalteng, Budi Yulianto menambahkan kejaksaan siap meneruskan dan berpegang teguh terkait komitmen bersama dalam penanganan perkara pilkada. Memastikan dengan pertemuan ini seluruh pihak memiliki kesamaan langkah untuk memastikan kelancaran dan kemurnian pesta demokrasi di 10 kabupaten dan satu kota.

“Ini semua kami siap laksanakan, ini juga langkah brilian kapolda agar sebelum terjadi masalah sudah memiliki kesamaan dalam penanganan. Intinya kita siapkan jaksa-jaksa pemilu dan ayo kita berkerja untuk mengamankan pilkada sebaik-baiknya di Bumi Tambun Bungai,” pungkas Budi meyakinkan. (daq/vin)