PALANGKA RAYA – Memastikan tahapan pemilihan daerah (Pilkada) berjalan dan meninjau kesiapan pengamanan, Mabes Polri melalui Tim Asistensi Operasi Mantap Praja 2018 datang ke Kalimantan Tengah dan menggelar rapat internal. Tim langsung dipimpin ketua tim, Karobekum Mabes Polri Brigjen Pol Sadono Budi Nugroho, Senin (29/1).

Tim khusus Mabes Polri itu datang agar TNI maupun Polri harus selalu siap mengantisipasi segala hal yang mungkin terjadi. Juga memastikan anggota dan sarana-prasarana pendukung pengamanan pilkada telah disiapkan dengan baik.

"Kedatangan kami ke sini diperintah langsung oleh Kapolri (Jendral Tito Karnavian). Minimal secara berkala kami datang meninjau hingga Juli mendatang. Kami inginnya tidak ada alasan untuk tidak siap, apalagi ini pilkada serentak," tegas perwira tinggi Polri saat memberikan sambutan dihadapan perwira Polda jajaran di gedung Darma Suganda, Polres Palangka Raya.

Budi menyampaikan kesiapan itu agar jajaran kepolisian di daerah, jangan berharap besar dari Polda lain maupun perbantuan atau back up dari markas besar. Karena semua juga sibuk melakukan pengamanan.

”Ingat jangan berharap besar, walaupun konsekuensi anggaran maka itu lakukan penganggaran dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budi menegaskan Polri dibantu TNI. Dua instansi ini juga harus netral dan harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pilkada mendatang.

”Kita harus netral, TNI dan Polri itu dua institusi yang jadi mesin pendingin. Keduanya harus mampu menetralisir mesin panas agar tidak sampai meledak,” tegasnya.

Budi menambahkan instruksi jelas juga kepada Intelijen dan kemitraan sehingga operasi Binmas yang menjangkau pada daerah berpotensi konflik. Kehumasan, untuk menciptakan kondisi terus kondusif dan penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan.

”Polda jajaran harus mengantisipasi kerawanan. Semua Polda harus mewaspadai kemungkinan yang buruk. Maka itu kapolda harus bisa pula mengoptimalkan kekuatan TNI di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Budi menambahkan, selain mengamankan, pihak Polri dan TNI penting mengetahui latarbelakang setiap pasangan calon. Hal itu, merupakan salah satu upaya mengetahui setiap kerawanan yang dapat menimbulkan konflik sosial pendukung pasangan calon. 

"Kita harus bisa menetralisir segala kemungkinan terburuk. Polri juga telah memetakan 11 indikator kerawanan Pilkada. Karena Pilkada ini telah menjadi perhatian bersama,  terutama kita yang bertugas melakukan pengamanan," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Polres Palangka Raya, Polres Katingan, Polres Gunung Mas, Kodim 1016/Plk, Panwaslu Kota Palangka Raya, Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, Panwaslu Kabupaten Katingan, dan KPU Kota Palangka Raya. (daq/vin)