KASONGAN - Pjs Bupati Katingan Suhaemi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto Kav 71 Jakarta, Rabu (7/3). Rakor juga dihadiri gubernur, wali kota/bupati, kepala badan kesbangpol, dan jajaran TNI-Polri dan BIN.
Rakornas mengangkat tema Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Pemilu 2019. Acara dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia Wiranto.
Menindaklanjuti tujuan dan harapan dilaksanakannya rakornas serta arahan Menkopolhukam, Pjs Bupati Katingan Suhaemi mengajak seluruh elemen masyarakat, baik organisasi perangkat daerah, ormas, organisasi keagamaan, dan terutama masyarakat Katingan agar mempunyai satu pandangan yang sama dalam penanganan konflik.
"Saya harap agar kita semua saling berkerjasama dan menyatu dalam memerangi radikalisme, terorisme, dan narkoba," ungkapnya melalui Kabag Humas dan Informasi Setda Katingan Lusen, Kamis (8/3).
Bupati menilai, penting mengoordinasikan tim guna menyamakan visi misi menyukseskan pesta demokrasi. Sebagaimana diketahui, sebanyak 171 daerah rencananya akan melaksanakan pilkada serentak 2918. Itu terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 bupati dan 39 wali kota.
"Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun politik dan jangan diidentikan di tahun politik pasti suhu politik memanas. Konflik bisa dicegah mulai dari akar konflik sudah kita potong. Pemerintah harus hadir karena jangan sampai berkembang politik identitas seperti isu SARA yang lebih sulit dipadamkan," ujarnya.
Dalam menyikapi masalah yang sering terjadi pada saat Pilkada, Bupati Katingan mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses dalam mencari pemimpin di suatu daerah.
"Bukan menjadi sumber perpecahan baik antar masyarakat, golongan dan lainnya. Jangan sampai karena perbedaan pilihan, kehidupan kita menhadi terkotak-kotak. Perlu diketahui bersama bahwa kita semua adalah berkeluarga," imbuhnya
Dirinya menghimbau, kepada seluruh masyarakat agar tetap rukun dalam meyikapi setiap prosesi pilkada dengan positif dan penuh dengan kekeluargaan. Sehingga berbagai konflik yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan dapat dihindari.
"Selain itu, pak bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat Katingan untuk bersama-sama menciptakan kerukunan. Jika terjadi masalah, maka harus ditangani atau diselesaikan secara musyawarah bersama-sama," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto mengatakan, Rakornas untuk memberikan pemahaman bersama agar terwujud pilkada yang aman pada pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
"Deteksi dini konflik menjadi perhatian bersama. Kita Indonesia harus bersatu. Dulu bangsa Indonesia bersatu dan akhirnya merdeka karena memiliki musuh yang sama, penjajah. Serang musuh kita disintegrasi bangsa lewat ancaman seperti isu sara, ujaran kebencian, politik identitas bangsa," ucap Wiranto.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemilihan umum menjadi pesta demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin yang amanah dan dipercaya rakyat.
"Pilkada aman berarti negara aman untuk melaksanakan pembangunan. Dan tugas kita sekarang membantu penyelenggara yakni KPU menyukseskah pesta demokrasi ini hingga melibatkan pihak aparatur wilayah," pungkasnya. (agg/yit)
