PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menginginkan peraturan mengenai larangan membakar lahan yang dibuat pemerintah pusat tidak mempersulit pemerintah di daerah.
Ia mengatakan, apabila aturan yang dibuat pemerintah pusat tersebut tanpa disertai pengecualian, maka larangan membakar lahan ini akan membuat pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama mencari solusi berladang bagi para petani.
“Sampai sekarang saya masih belum punya kemampuan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi para petani agar bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini belum kalau bicara sumber daya manusia petani,” katanya, saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla, Selasa (13/3).
Terkait hal ini, dia berharap Presiden RI memberi kelonggaran agar larangan membakar ini tidak sepenuhnya diterapkan, karena akan berpengaruh terhadap aktivitas pembukaan ladang masyarakat.
“Saya mau minta waktu pada Presiden bahkan kalau bisa sekaligus memberikan masukan terkait larangan membakar lahan ini. Iya, memang tujuannnya untuk mencegah kebakaran, tapi masyarakat juga harus dipikirkan,” katanya.
Mestinya, ucap Sugianto, jika sedang kemarau basah aktivitas pembakaran lahan untuk ladang pertanian bisa dilakukan, meski tetap dalam skala terbatas. Namun, apabila dalam kondisi kemarau kering, maka aktivitas pembakaran lahan boleh diterapkan sepenuhnya, sekalipun tujuannya untuk berladang.
“Ini yang harus kami bicarakan dengan Presiden. Kalau diterapkan sepenuhnya tanpa pengecualian, maka kami sendiri yang susah. Dikasih bantuan beraspun, saya rasa bukan langkah yang tepat. Maka dari itu, harus ada pertimbangan pusat,” ucapnya.
Larangan membakar lahan ini sangat tepat untuk mengatasi kebakaran lahan yang bisa berakibat kabut asap. Hanya saja, posisi para petani peladang di Kalteng yang sejak dulu punya kebiasaan membuka lahan pertanian dengan cara membakar perlu diperhatikan.
Karena apabila petani tidak bisa membuka lahan dengan cara membakar, maka dampak yang mungkin terjadi adalah krisis pangan. Imbasnya, bisa saja menyasar pemerintah yang membuat dan menjalankan aturan itu.
“Kasihan petani kalau sampai tidak bisa membuka lahan. Ujung-ujungnya protesnya ke pemerintah juga, ya inilah kenapa perlu solusi yang bijak,” pungkasnya. (sho/fm)
