PALANGKA RAYA – Banyak fokus yang ditetapkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terutama dalam meningkatkan Indeks Partisipasi Kotor (IPK) dan Indeks Partisipasi Murni (IPM), yang ditarget 72,50 persen pada 2021.

Sekretaris Disdik Kalteng Gazali Rahman menyebutkan, kondisi di provinsi ini yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sekolah khususnya SMA sederajat, sangat memerlukan penambahan dan peningkatan berupa sekolah baru, ruang kelas, perpustakaan hingga rumah dinas guru.

“Semuanya itu berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan akses bidang pendidikan dan target yang ada. Banyak yang perlu diperhatikan supaya target yang ditetapkan itu bisa tercapai. Dan tentu tidak hanya fokus pada satu perhatian saja,” katanya, Senin (2/4).

Di sisi lain, dari sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dari sisi belanja langsung masih sangat terbatas. Sehingga pembiayaan pendidikan di Kalteng sangat memerlukan dukungan dari anggaran pusat. Sebab dengan dukungan pusat, tentunya akan membuat langkah pengembangan pendidikan di Kalteng lebih terpacu.

“Pembangunan rumah guru terutama di pedalaman sangat banyak. Artinya perlu kucuran anggaran yang terarah langsung,” lanjutnya.

Ia menyebutkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa indikator yang harus dicapai meliputi mutu, daya saing, relevansi dan aksesibilitas pelayanan pendidikan. Melihat cukup banyak indikator yang harus dicapai, perlu dilakukan percepatan.

Hal ini diperlukan komitmen dari pemerintah pusat terutama dalam penetapan petunjuk teknis dan penetapan sasaran dari kementerian lembaga yang menyangkut pelaksanaan program.

“Perlu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan. Ini ada beberapa kegiatan, terutama rehabilitasi sarana belajar SMA, kemudian pembangunan pengadaan,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk sarana pendidikan SMA dan SMK, pihaknya sudah mengusulkan 676, kemudian untuk Sekolah Lanjutan Luar Biasa (SLB) 72 unit. Sedangkan untuk percepatan pelayanan dasar pada kategori daerah pedalaman diutamakan untuk pembangunan rumah dinas guru berseta perabotannya dengan total 30 unit.

“Dengan semua ini, tentu kita berharap peningkatan pembangunan pendidikan lebih cepat. Karena biar bagaimanapun untuk merealisasikan hal tersebut perlu dukungan pusat,” pungkasnya. (sho/fm)