PALANGKA RAYA – Penerapan penganggaran dengan sistem elektronik atau E-Budgeting akan membuat pelaksanaan anggaran lebih transparan. Hal itu diyakini dapat mencegah praktik korupsi. Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, sistem tersebut juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dituntut lebih baik. Hal itu juga sesuai tuntutan undang-undang, yang menekankan standar penganggaran dalam setiap program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD).

”E-budgeting ini adalah sistem keuangan yang disimpan secara online, dengan tujuan transparansi kepada setiap pihak. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun pemerintah, sehingga bisa mencegah upaya penggelapan dana,” katanya, belum lama ini.

Dia menjelaskan, sistem penganggaran konvensional atau bukan elektronik sangat rawan penyimpangan. Sebab, pencatataan dana lebih mudah diakali dan diganti, karena masih menggunakan aplikasi excel. Namun, dengan sistem E-budgeting, upaya tersebut bisa dicegah, karena data yang sudah diinput tidak bisa diotak-atik lagi dan sudah tersebar ke publik.

”Tentu diawali dengan analisis standar harga. Contoh paling kecil, harga satuan fotocopi ditetapkan Rp 200 per lembar, maka kalau OPD menginput data harga satuannya Rp 250, tidak akan bisa meski hanya selisih Rp 50. Yang nilai kecil saja tidak bisa, apalagi yang besar,” jelasnya.

Meski punya keunggulan dibandingkan sistem konvensional, Nuryakin mengakui sistem E-budgeting juga punya sisi kelemahan. Ini terkait rentannya sistem pemerintah yang cenderung mudah dibobol peretas atau hacker. Selain itu, virus perusak data juga menjadi ancaman.

Meski dua ancaman itu terbilang mengkhawatirkan, sistem keamanan E-budgeting masih bisa mengatasinya agar tidak terjadi kerusakan data. Sejauh ini masih banyak keunggulan yang menonjol dari sistem tersebut ketimbang kelemahannya.

”Maka dari itu, segi teknis dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola ditingkatkan. Ya, ini tujuannya untuk penggunaan sistem,” ucapnya.

Di satu sisi, lanjutnya, pemerintah terus meningkatkan pemahaman tim pengelola keuangan daerah (TPAD) dan OPD dalam proses penyusunan perencanaan anggaran melalui sistem tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran yang nantinya digunakan.

”Keakuratan nilai rekening hingga kualitas belanja semuanya diperhatikan. Makanya SDM terus ditingkatkan,” pungkasnya. (sho/ign)