PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meningkatkan bidang pendidikan di provinsi ini. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penyebaran guru termasuk rumah dinas guru.
Gubernur Sugianto Sabran menyebutkan, untuk peningkatan mutu pendidikan di jenjang SMA sederajat, pemerintah ada membangun beberapa ruang kelas baru yang jika ditotal sebanyak 55 unit, termasuk ruang perpustkaan 13 unit.
“Pembangunan ruang kelas ini tujuannya untuk kelancaran proses belajar mengajar, temasuk perpustakaan yang fungsinya untuk membantu menunjang materi pendidikan. Ini secara perlahan kita tingkatkan,” kata Sugianto.
Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan guru, pemerintah pada tahun 2018 ini kembali mengangkat guru tidak tetap sebanyak 2.484 orang dengan nilai insentif per orang sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Terkait insentif ini, pemerintah secara bertahap menaikan nilainya supaya sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).
“Tentu ini akan berbicara soal kemampuan anggaran, maka dari itu saya juga menuntut instansi terkait untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan. Kalau tiap tahun pendapatan kita naik, ya setidaknya kita bisa membayar insentif lebih besar,” ucapnya.
Pemerintah juga terus meningkatkan program yang selama ini baru dijalankan, salah satunya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Bahkan Sugianto menargetkan untuk tahun depan, dalam pelaksanaan UNBK tidak ada lagi pinjam meminjam komputer. Artinya tahun depan pemerintah akan melakukan pengadaan unit komputer untuk kegiatan UNBK.
“Tahun ini (UNBK, Red) kita banyak meminjam komputer, dan tahun depan tidak boleh lagi seperti itu. Sarananya harus milik kita sendiri, tentu ini bersangkutan juga dengan kualitas pendidikan Kalteng,” ucapnya.
Selain di jenjang pendidikan SMA, jenjang perguruan tinggi turut diperhatikan melalui program bidik misi. Program ini diperuntukan bagi jenjang pendidikan strata 1 (S-1) , diploma IV dan diploma III, dengan total 2.606 orang mahasiswa.
Para mahasiswa yang mendapat program bidik misi ini akan mendapat uang dengan moninal Rp 5 juta per tahun, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Pendidikan ini menyeluruh, tidak hanya kita memerhatikan sekolahnya, tapi bagaimana program ini menyasar siswa ataupun mahasiswanya. Maka dari itu, harapan saya bisa terpenuhi semua,” pungkasnya. (sho)
