SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Rabu, 07 November 2018 12:08
NAH LO!!! Internal DPRD Kalteng Bergejolak
ILUSTRASI.(NET)

PALANGKA RAYA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, menimbulkan gejolak di DPRD Kalteng. Pemicunya, komentar yang dinilai kurang pas dan kurang pantas yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi B Asera terkait kasus tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menilai, Asera membuat pernyataan yang tidak lazim, khususnya meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya memeriksa Komisi B saja.

Pernyataan yang dilontarkan tersebut akan berkaitan dengan pencemaran nama lembaga. Pasalnya, pernyataan itu akan memunculkan pemikiran masyarakat, banyak keterlibatan anggota lainnya dalam kasus dugaan suap itu.

”Dia (Asera, Red) meminta KPK untuk memeriksa selain Komisi B. Ini aneh. Mestinya harus tahu konteksnya. Masa DPRD meminta KPK yang melakukan pemeriksaan,” tegas Syamsul Hadi, Selasa (6/11).

Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dianggap rancu adalah dugaan keterlibatan pihak lain selain Komisi B. Hal ini juga mengundang pertanyaan. Dugaan tersebut tidak boleh begitu saja dilontarkan, karena akan semakin memperkeruh suasana, khususnya di lembaga DPRD Kalteng sendiri.

Menurut Syamsul, di DPRD Kalteng banyak anggota yang punya integritas. Karena itu, dugaan tersebut harus dipertegas. Apabila hanya menduga-duga, akan memunculkan pemikiran kurang baik dari masyarakat tentang lembaga wakil rakyat tersebut. 

”Terus, yang jadi pernyataan, Wakil Ketua Komisi B ini menduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa yang diduga terlibat tersebut, dari lembaga mana? Jadi, ini seperti berandai-andai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asera mengatakan, tidak menuduh siapa pun dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK punya hak memeriksa siapa saja untuk mendalami proses penyidikan, sehingga apa pun yang dilakukan lembaga tersebut harus didukung.

”Kalau kita tidak salah, kenapa takut. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau KPK punya bukti, otomatis itu urusan mereka. Jadi, pada intinya harus mendukung langkah yang dilakukan,” tandasnya. (sho/arj/ign)


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers