MANAGED BY:
JUMAT
23 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

PALANGKA

Rabu, 07 November 2018 12:08
NAH LO!!! Internal DPRD Kalteng Bergejolak
ILUSTRASI.(NET)

PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, menimbulkan gejolak di DPRD Kalteng. Pemicunya, komentar yang dinilai kurang pas dan kurang pantas yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi B Asera terkait kasus tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menilai, Asera membuat pernyataan yang tidak lazim, khususnya meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya memeriksa Komisi B saja.

Pernyataan yang dilontarkan tersebut akan berkaitan dengan pencemaran nama lembaga. Pasalnya, pernyataan itu akan memunculkan pemikiran masyarakat, banyak keterlibatan anggota lainnya dalam kasus dugaan suap itu.

”Dia (Asera, Red) meminta KPK untuk memeriksa selain Komisi B. Ini aneh. Mestinya harus tahu konteksnya. Masa DPRD meminta KPK yang melakukan pemeriksaan,” tegas Syamsul Hadi, Selasa (6/11).

Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dianggap rancu adalah dugaan keterlibatan pihak lain selain Komisi B. Hal ini juga mengundang pertanyaan. Dugaan tersebut tidak boleh begitu saja dilontarkan, karena akan semakin memperkeruh suasana, khususnya di lembaga DPRD Kalteng sendiri.

Menurut Syamsul, di DPRD Kalteng banyak anggota yang punya integritas. Karena itu, dugaan tersebut harus dipertegas. Apabila hanya menduga-duga, akan memunculkan pemikiran kurang baik dari masyarakat tentang lembaga wakil rakyat tersebut. 

”Terus, yang jadi pernyataan, Wakil Ketua Komisi B ini menduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa yang diduga terlibat tersebut, dari lembaga mana? Jadi, ini seperti berandai-andai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asera mengatakan, tidak menuduh siapa pun dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK punya hak memeriksa siapa saja untuk mendalami proses penyidikan, sehingga apa pun yang dilakukan lembaga tersebut harus didukung.

”Kalau kita tidak salah, kenapa takut. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau KPK punya bukti, otomatis itu urusan mereka. Jadi, pada intinya harus mendukung langkah yang dilakukan,” tandasnya. (sho/arj/ign)


BACA JUGA

Kamis, 22 Agustus 2019 17:11

Berbenah, Kalteng Putra Perbaiki Penyelesaian Akhir

PALANGKA RAYA – Kekalahan dalam laga away melawan Persipura Jayapura…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:00

Pemkot Palangkaraya Perkuat Pembangunan Infrastruktur

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:56

Giatkan Digital Goverment dan Digital E-Planning

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan terobosan untuk…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:49

Yohanes Terpilih Jadi Waket DPRD Kapuas Sementara

KUALA KAPUAS – Politikus PDIP Kapuas Yohanes dipercaya menjadi Wakil…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:40

Siapkan Generasi Berkualitas melalui GenRe

PALANGKA RAYA – Untuk menyiapkan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:24

Pemprov Kalteng Sampaikan Usulan Rancangan Awal RPJMN

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyampaikan…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:11

Maksimalkan Keberadaan Pelabuhan Bahaur dan Batanjung

PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah provinsi …

Kamis, 22 Agustus 2019 10:09

SMPN 1 Kurun Bangun Kerjasama untuk Memajukan Sekolah

KUALA KURUN – Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kurun…

Rabu, 21 Agustus 2019 15:11

Rapat Perdana, Dewan Kapuas Perkenalan Diri

KUALA KAPUAS – Usai dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Kapuas…

Rabu, 21 Agustus 2019 15:02

Kalteng Putra Gagal Tahan Macan Kemayoran

JAKARTA – Kalteng Putra kembali meraih hasil negatif dalam lanjutan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*