SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Rabu, 07 November 2018 12:08
NAH LO!!! Internal DPRD Kalteng Bergejolak
ILUSTRASI.(NET)

PALANGKA RAYA – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap empat anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, menimbulkan gejolak di DPRD Kalteng. Pemicunya, komentar yang dinilai kurang pas dan kurang pantas yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi B Asera terkait kasus tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Syamsul Hadi menilai, Asera membuat pernyataan yang tidak lazim, khususnya meminta lembaga antirasuah tersebut tidak hanya memeriksa Komisi B saja.

Pernyataan yang dilontarkan tersebut akan berkaitan dengan pencemaran nama lembaga. Pasalnya, pernyataan itu akan memunculkan pemikiran masyarakat, banyak keterlibatan anggota lainnya dalam kasus dugaan suap itu.

”Dia (Asera, Red) meminta KPK untuk memeriksa selain Komisi B. Ini aneh. Mestinya harus tahu konteksnya. Masa DPRD meminta KPK yang melakukan pemeriksaan,” tegas Syamsul Hadi, Selasa (6/11).

Selain itu, lanjutnya, pernyataan yang dianggap rancu adalah dugaan keterlibatan pihak lain selain Komisi B. Hal ini juga mengundang pertanyaan. Dugaan tersebut tidak boleh begitu saja dilontarkan, karena akan semakin memperkeruh suasana, khususnya di lembaga DPRD Kalteng sendiri.

Menurut Syamsul, di DPRD Kalteng banyak anggota yang punya integritas. Karena itu, dugaan tersebut harus dipertegas. Apabila hanya menduga-duga, akan memunculkan pemikiran kurang baik dari masyarakat tentang lembaga wakil rakyat tersebut. 

”Terus, yang jadi pernyataan, Wakil Ketua Komisi B ini menduga ada keterlibatan pihak lain. Siapa yang diduga terlibat tersebut, dari lembaga mana? Jadi, ini seperti berandai-andai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asera mengatakan, tidak menuduh siapa pun dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK punya hak memeriksa siapa saja untuk mendalami proses penyidikan, sehingga apa pun yang dilakukan lembaga tersebut harus didukung.

”Kalau kita tidak salah, kenapa takut. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tetapi kalau KPK punya bukti, otomatis itu urusan mereka. Jadi, pada intinya harus mendukung langkah yang dilakukan,” tandasnya. (sho/arj/ign)


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2025 11:56

Lanjutkan Perjuangan Pahlawan dengan Membangun Daerah

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran mengingatkan…

Jumat, 16 Mei 2025 11:54

Kembangkan Industri Hilir Berbasis Potensi Daerah

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah…

Kamis, 15 Mei 2025 17:15

Wujudkan Pemerataan Kartu Huma Betang Sejahtera

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, menegaskan…

Kamis, 15 Mei 2025 17:15

Produksi Pangan Lokal Perlu Ditingkatkan

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah…

Rabu, 14 Mei 2025 16:46

Pemprov Pacu Digitalisasi Pembelajaran di Kalteng

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, menegaskan…

Rabu, 14 Mei 2025 16:45

Dorong Reformasi Kebijakan Pembangunan

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah…

Selasa, 13 Mei 2025 13:08

Sektor Pendidikan di Kalteng Perlu Perhatian Serius Pemerintah Pusat

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, mengharapkan…

Selasa, 13 Mei 2025 13:07

Dukung Penggunaan Bank Daerah untuk RKUD

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng)…

Jumat, 09 Mei 2025 17:32

Kalteng Diunggulkan Ciptakan Swasembada Pangan Nasional

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo,…

Jumat, 09 Mei 2025 17:31

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata

PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers