SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

BARITO

Senin, 10 Desember 2018 09:21
PBS Harus Bersinergi Dengan Masyarakat
Anggota DPRD Batara, H Asran MM

MUARA TEWEH – Permasalahan sengketa lahan antara salah satu Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan,  dengan masyarakat Kecamatan Gunung Timang, masih menjadi bahan pembicaraan sampai dengan saat ini.  

Seperti diutarakan anggota DPRD Batara, H Asran MM yang menilai, persoalan tersebut sampai berlarut-larut atau 15 tahun belum juga kunjung terselesaikan. Menurutnya hal itu karena antara masyarakat dan perusahaan tidak bersinergi.

”Harusnya antara perusahaan dan masyarakat bersinergi, masyarakat tidak mungkin sembarangan menggugat perusahaan, kalau tidak ada masalah. Jadi pasti memang ada permasalahan antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Asran melanjutkan, pihaknya tidak dapat menyalahkan masyarakat sebab mereka punya hak terutama wilayah. Konsesi dari perkebunan kelapa sawit itu, mungkin banyak terkena tanah masyarakat, atau perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja yang ada di situ atau ring 1 dan 2. 

 “Kalau seperti ini wajar saja jika ada protes dari masyarakat,” cetusnya.

Dikatakan Asran pula, dalam persoalan ini pemerintah punya aturan,  baik Perda dan Perbup yang mengatur terkait masalah ganti rugi lahan. Namun menurutnya,  yang sering terjadi adalah kesesuaian antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan yang belum ketemu.

“Pengalaman saya waktu di Dinas Pertambangan dulu, sudah ditentukan pelepasan kawasan dengan nilai dana sekian per hektarnya. Namun di lapangan  masyarakat protes,  sebab di lahannya terdapat kebun karet, rotan dan lainnya. Sehingga dari warga menaikan harga jual lahannya, namun perusahaan tetap bertahan dengan aturan atau harga yang berdasarkan aturan,” paparnya.

Jadi kuncinya menurut Asran,  dalam hal ini adalah di pemetaan, sebab kadang-kadang pemetaan itu tidak tahu rumah penduduk atau kebun masyarakat.  “Dalam pemetaan ini menggunakan alat berupa teodolit, jadi tembak lurus tidak tahu didalamnya ada kebun-kebun masyarakat. Dan ini nyata, sehingga banyak kasus terkait lahan yang di bawa ke DPRD,  antara masyarakat dan perusahaan,” pungkasnya. (viv/gus)


BACA JUGA

Jumat, 02 Mei 2025 15:12

Buka Peluang Pengiriman Sampah Daur Ulang Melalui Jelai

SUKAMARA - Rencana pembangunan TPS3R untuk proses pengolahan sampah di…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Debit Air Sei Mapam Naik

SUKAMARA – Tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Mapam…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Bupati Lantik 226 CPNS dan 654 PPPK

NANGA BULIK - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra melantik 226…

Kamis, 24 April 2025 17:20

Lahan untuk Sekolah Rakyat Sudah Siap

NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau siap mendukung program Sekolah…

Kamis, 24 April 2025 17:10

Perempuan Berjasa Terima Penghargaan

SUKAMARA - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukamara menggelar peringatan…

Kamis, 24 April 2025 17:09

Lahan Agrowisata Lapas Sukamara Panen Cabai

SUKAMARA - Program agrowisata di lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamara…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Pemkab Rencanakan Bangun Embung di Sungai Pasir

SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara merespon positif terhadap usulan pembangunan…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Wabup Buka Bimbingan Manasik Haji

NANGA BULIK  – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid secara resmi…

Selasa, 22 April 2025 17:07

Maksimalkan Pelayanan Bagi Masyarakat dengan Fasilitasi yang Ada

SUKAMARA – Kendati gedung baru Puskesmas Jelai belum rampung, Bupati…

Selasa, 22 April 2025 17:06

Jalan Teruntum - Simpang Gajah Masuk Program Jangka Panjang

SUKAMARA - Pembangunan atau pembukaan ruas jalan Teruntum - Simpang…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers