PROKAL.CO,

MUARA TEWEH – Permasalahan sengketa lahan antara salah satu Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan,  dengan masyarakat Kecamatan Gunung Timang, masih menjadi bahan pembicaraan sampai dengan saat ini.  

Seperti diutarakan anggota DPRD Batara, H Asran MM yang menilai, persoalan tersebut sampai berlarut-larut atau 15 tahun belum juga kunjung terselesaikan. Menurutnya hal itu karena antara masyarakat dan perusahaan tidak bersinergi.

”Harusnya antara perusahaan dan masyarakat bersinergi, masyarakat tidak mungkin sembarangan menggugat perusahaan, kalau tidak ada masalah. Jadi pasti memang ada permasalahan antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.

Asran melanjutkan, pihaknya tidak dapat menyalahkan masyarakat sebab mereka punya hak terutama wilayah. Konsesi dari perkebunan kelapa sawit itu, mungkin banyak terkena tanah masyarakat, atau perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja yang ada di situ atau ring 1 dan 2. 

 “Kalau seperti ini wajar saja jika ada protes dari masyarakat,” cetusnya.

Dikatakan Asran pula, dalam persoalan ini pemerintah punya aturan,  baik Perda dan Perbup yang mengatur terkait masalah ganti rugi lahan. Namun menurutnya,  yang sering terjadi adalah kesesuaian antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan yang belum ketemu.