SAMPIT –Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan MB Ketapang untuk tahun 2020, banyak aspirasi disampaikan dari setiap kelurahan/ desa, terutama peningkatan infrastruktur jalan permukiman.
Seperti I Kelurahan Ketapang. Warga di kelurahan ini menginginkan perbaikan jalan Dewi Sartika, Jalan Mustika, Jalan Jembatan Kuning dan Jalan Kembali 1, kembali 2 dan kembali 3.
”Infrastruktur jalan di Kelurahan Ketapang banyak yang rusak. Kami harapkan kepada anggota dewan harus memperjuangkan dan apabila tidak masuk dalam prioritas tolong sampaikan kepada masyarakat. Sebab, keluhan masyarakat selalu disampaikan kepada kelurahan,” saran Lurah Ketapang, Irpansyah.
Sedangkan Lurah MB Hilir, Maya Annisa Lestari menyampaikankondisi Jalan Kuini yang dinilai sempit. Sebab, jalan tersebut sulit dilewati kendaraan besar. “Bupati sudah lama menginginkan agar jalan diperlebar supaya kendaraan besar bisa masuk,” ujarnya.
Tak ketinggalan, Kepala Desa Bapanggang Raya, Syabana juga menyampaikan agar makam keramat di wilayah itu dibuatkan pagar dan penimbunan. Selain itu mempertanyakan bantuan rumah layak huni yang sudah diusulkan hingga sekarang belum ada kejelasan. Padahal, rumah yang akan dibantu sudah didata.
Sedangkan Kepala Desa Pelangsian, Darmansyah mengusulkan agar pasar pelangsian disediakan kontainer sampah. Alasannya, petugas kebersihan kesulitan untuk membuang sampah setelah pasar ditutup.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Permukiman (Disperkim) Ahmad Sarwo Oboi mengungkapkan, program Disperkim ke depan memprioritas Penerangan Jalan Umum, pembuatan pagar makam dan penimbunan halaman makam. Selain itu pembangunan rumah layak huni yang diperuntukan bagi pejuang.
“Program rumah layak huni setiap tahun diusulkan karena melalui kementerian, sehingga program tersebut terbatas,” terangnya.
Sementara itu, Camat Mb Ketapang Sutimin menambahkan, seluruh usulan yang masuk melalui musrenbang tersebut, akan dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotim.
’Tujuh hari setelah pelaksanaan musrenbang ini, semua usulan baik dari kelurahan, desa, ketua RT/RW maupun masyarakat umum akan dilaporkan ke Bappeda Kotim, untuk dibahas kembali di tingkat kabupaten,” pungkasnya.(fin/gus)
