PALANGKA RAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) nampaknya sudah pasang ancang-ancang untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini. Terlebih juga anggaran sudah disiapkan agar kejadian tahun kemarin tidak lagi terluang tahun ini.
Kepala BPBD Kalteng Brigong Tom Moenandaz mengatakan, pihaknya telah menganggarkan Rp1,5 miliar untuk tahun ini yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana tersebut. Menurutnya selaku pihak yang secara langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) tentu dengan dana sebesar itu sangat diharapkan mampu memaksimalkan tugas di lapangan.
“Dana itu akan kita gunakan nantinya. Karhutla yang mengkibatkan kabut asap pada tahun sebelumnya saya inginkan tidak lagi terjadi tahun ini,” katanya pada awak media beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala BLH Kalteng Mursid Marsono juga menunjukkan keseriusannya guna hal serupa tidak lagi terjadi. Dia menegaskan, fokus utama pihaknya adalah akan kembali membuat peraturan daerah (Perda) baru terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang pada tahun lalu sempat dicabut.
Dijelaskan, BLH tidak seperti halnya BPBD yang terjum langsung kepalangan guna mengatasi kebakaran hutan. BLH, untuk mengatasi Karhutla, lebih ditekankan kepada penegakan hukum, pemantauan hotspot (titik panas) dan regulasi. Meski demikian, penegakan hukum juga diyakinkan mampu memperkecil bencana itu terulang lagi.
“Pembuatan Perda baru supaya ke depan produk hukum itu bisa mengurangi terjadinya penambahan pelaku pembakaran. Selanjutnya dengan terjadi pengurangan, maka kejadian Karhutla juga berkurang pula, dan saya yakin itu,” terang Mursid.
Lebih lanjut dia mengatakan, keyakinan itu ditambah lagi dengan rencana Kementerian Lingkungan Hidup untuk membentuk satu balai yang bertugas mengawasi tentang masalah perubahan iklim dan Karlahut untuk Kalteng.Apalagi, ditambah lagi denganadanya Badan Restorasi Gambut yang salah satu fokus kerjanya terletak di Kabupaten Pulang Pisau.
Dinggung masalah anggaran, dia menyebutkan BLH dalam merealisasikan programnya tersebut diakuinya lebih besar dari anggaran pada tahun 2015 lalu.
“Kalau ada kerjasama baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak aparat keamanan seperti TNI dan Kepolisian maka karlahut pasti akan lebih cepat dapat diantisipasi,”pungkasnya. (sho/vin)
