PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mendorong kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat ataupun desa di areal operasinya. Pasalnya hingga saat ini di beberapa daerah masih terjadi kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat, khususnya dengan desa setempat.

Ia mengharapkan keberadaan perusahaan, baik itu sektor pertambangan, perkebunan ataupun perhutanan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat. Tidak hanya soal penyerapan tenaga kerja, namun yang diperhatikan bagaimana perusahaan memerhatikan sesuatu yang berkiatan dengan hajat hidup masyarakat.

“Kesenjangan misalnya, sekarang masih ada desa yang berada di lingkungan perusahaan yang tidak teraliri listrik. Sedangkan perusahaan tersebut justru terang benderang,” katanya usai menghadiri Halalbihalal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kalteng, Rabu (19/6)

Memang, ucapnya, fenomena tersebut tidak sepenuhnya terjadi di Kalteng karena sebagian besar perusahaan di provinsi ini serius dalam memerhatikan keberadaan masyarakat di areal operasinya. Pemerintah hanya mengingatkan kembali perusahaan karena dalam operasionalnya ada aturan yang harus ditaati, terutama soal kepedulian sosial.

“Ya, yang kita harapkan itu perusahaan mampu membina desa-desa yang ada di sekitar mereka. Memang tidak semuanya, tapi sebagian masih ada perusahaan yang masih harus melakukan itu,” ucapnya.

Menurutnya, bentuk kepedulian tersebut merupakan salah satu partisipasi perusahaan dalam pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar  lingkungan perusahaan. Artinya hal tersebut bukan sekedar kewajiban, tapi bagaimana perusahaan ikut berperan memerhatikan keberadaan masyarakat.

“Pemerintah mendorong perusahaan ini berkerja sesuai aturan dan benar-benar bekerja tanpa merugikan masyarakat sekitar. Artinya harus taat terhadap prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Sementara itu Ketua APHI Kalteng Achwan mengatakan, sebagai mitra pemerintah pihaknya berkomitmen mendukung berbagai pelaksanaan pembangunan di provinsi ini, khususnya di bidang perhutanan.

Peran APHI sendiri tidak semata-mata soal pengelolaan sektor kehutanan, namun organisasi ini merupakan mitra pemerintah, baik pusat maupun daerah. Artinya kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan juga menjadi perhatian APHI untuk mendorong pelaksanaannya.

“Kontribusi APHI ini selama ini salah satunya mendorong penerimaan negara bukan pajak karena dari situ lumayan banyak pemasukan. Termasuk pendapatan lain-lain, dalam hal ini pajak alat berat, dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya. (sho)