SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Dana yang diposkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 1 miliar.
Kepala BPBD Kotim Muhammad Yusuf mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk uang lelah dan konsumsi personel posko karhutla. ”Kalau kurang bisa dimintakan lagi. Kalau karhutlanya sebentar, dana tidak digunakan atau dikembalikan," ujarnya.
Yusuf menuturkan, anggaran tersebut sudah cukup ideal. Pada 2018 lalu, anggaran penanganan hanya sebesar Rp 1 miliar dengan jumlah personel sebanyak 30-40 orang.
Tahun ini, dengan anggaran lebih besar, personel bisa mencapai 70 orang apabila karhutla meningkat.
”Sekarang di posko sekitar 40 orang. Mudah-mudahan tidak perlu ada tambahan personel,” ujarnya, seraya menambahkan, apabila karhutla meningkat, pihaknya akan menambah personel.
Lebih lanjut Yusuf mengatakan, pihaknya masih mengajukan permohonan helikopter untuk Kotim guna menanggulangi kebakaran lahan di lokasi yang tidak bisa dijangkau. Untuk sementara ini, BPBD masih melakukan pencegahan dini.
BMKG Bandara Haji Asan Sampit sebelumnya memprediksi puncak kemarau terjadi sekitar Agustus hingga September 2019. Kepala BMKG Bandara Haji Asan Sampit Nur Setiawan mengatakan, bulan-bulan ini merupakan masa transisi dari musim hujan ke kemarau. Kemarau tahun ini diprediksi berlangsung sedikit lebih lama.
Prediksi musim kemarau untuk wilayah Kotim terjadi dasarian ke II dan III bulan Juli. Namun, wilayah Kotim masih masuk dalam daerah equatorial, sehingga meski musim kemarau, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang.
Meski begitu, kata Nur, masyarakat diimbau tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan, membuka lahan pertanian dengan cara melakukan pembakaran hutan, membuang puntung rokok sembarangan, maupun membuat titik api dekat lahan atau hutan yang mudah terbakar. (yn/ign)
