PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengingatkan bupati dan wali kota soal pembangunan pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah harus memperhatian segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari sarana dan prasarana hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Hal paling kecil seperti penerimaan siswa baru harus diawasi oleh pemerintah. Jangan sampai ada pungutan dalam proses penerimaan siswa didik baru, karena hal ini berkaitan dengan langkah pemerintah dalam pembangunan sektor tersebut.

“Saya sudah instruksikan, jangan sampai ada pungutan apa pun dalam penerimaan siswa didik baru. Tentu ini menjadi perhatian sendiri dan pengawasan bagi pemerintah,” katanya kemarin.

Peran masyarakat dan dunia pendidikan melalui komite sekolah bisa untuk membantu pendidikan. Bagi masyarakat berekonomi lemah atau tidak mampu bisa diatasi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kalteng.

Terkait hal tersebut, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sangat dituntut dalam membangun pendidikan berkualitas, khususnya pada bidang pendidikan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Ya, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semuanya sudah diatur. Jadi mengenai koordinasi ini penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Kalteng,” ucapnya.

Peningkatan disiplin dalam proses belajar mengajar harus diperhatikan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Melalui dinas teknisnya, pemerintah bisa meningkatkan kualitas karakter peserta didik dengan baik yang dimulai dari para tenga pendidik sendiri.

“Bagaimana membangun dunia pendidikan itu tidak hanya selalu dilihat dari sarana dan prasarananya lengkap atau tidak. Namun yang paling tidak kalah penting itu yakni SDM yang ada di sana. Itu yang juga harus ditingkatkan pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa upaya ini merupakan langkah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan terutama menyangkut disiplin dalam proses belajar mengajar diperkuat, sehingga tenaga pendidik betul-betul mengajar secara benar.

”Peran pengawas di setiap sekolah tentu diperlukan. Bupati dan wali kota bisa melihat semua ini sebagai sesuatu yang menjadi skala prioritas, apalagi kalau kita bicara persaingan ke depan,” pungkasnya. (sho)