PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi ini melibatkan semua pihak, tidak terkecuali lembaga adat yang tersebar hingga tingkat desa.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebutkan, lembaga adat punya peran penting dan cukup strategis dalam melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat di wilayahnya, terutama dalam menyampaikan imbauan mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar, sekalipun untuk keperluan berladang.
“Sekarang inikan musim kemarau kering, jadi saya imbau kepada masyarakat untuk tidak membuka ladang dengan cara membakar. Peran semua pihak untuk menyampaikan persoalan ini sangat dituntut, terutama lembaga adat,” katanya kemarin.
Lembaga adat yang dimaksud tidak hanya Dewan Adat Dayak (DAD), namun sampai dengan Damang, Mantir Adat, dan termasuk kepala desa di dalamnya. Lembaga dan pihak-pihak tersebutlah yang nantinya ikut terlibat menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk apabila tetap melakukan aktivitas pembakaran lahan.
“Di Kalteng kan ada raturan desa, jadi kalau hanya satu lembaga saja yang menyampaikan penyulahan, rasanya kurang maksimal. Maka dari itu, semua pihak sampai damang dan mantir adat juga akan dilibatkan nantinya,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengakui bahwa membuka ladang dengan cara membakar merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dulu. Namun dengan kondisi cuaca sekarang ini, tentu hal tersebut harus dihindari karena untuk kepentingan bersama.
Gubernur meyakini, dengan larangan tersebut tidak akan membuat hasil pertanian Kalteng berpengaruh. Di satu sisi juga, panen padi provinsi ini dalam satu tahunnya bisa mencapai dua sampai tiga kali. Sehingga jangan ada alasan akibat larangan tersebut, terjadi kelaparan dan lain sebagainya.
“Karena kalau sampai terjadi asap, kita sendiri yang rugi. Ya, paling tidak kita punya upaya dalam mencegah kahurla, supaya tidak terjadi kabut asap seperti 2015 lalu. Jadi saya ingatkan agar keterlibatan semua pihak, itu harus,” pungkasnya. (sho/ign)
