PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi perhatian serius Gubernur Sugianto Sabran. Pasalnya dampak yang ditimbulkan dari karhutla ini tidak hanya kabut asap, melainkan juga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang terjadi pada masyarakat.

Untuk mengantisipasi ISPA, Sugianto mengaku telah memerintahkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi untuk menggratiskan pengobatan dan penanganan masyarakat yang terkana ISPA akibat kabut asap.

“Kita sudah perintahkan rumah sakit provinsi untuk digratiskan menangani itu (ISPA, Red). Pemerintah terus melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya, Rabu (31/7)

Disinggung apakah kebijakan tersebut diberlakukan di semua rumah sakit di Provinsi Kalteng, Sugianto menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bisa diambil oleh kepala daerah dalam hal ini bupati untuk menggratiskan penanganan ISPA di daerahnya.

“Kalau seluruh rumah sakit itu, ya kebijakan bupatinya yang lain. Tentu persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.

Terkait pembangunan rumah sakit paru, Sugianto menyebutkan, fasilitas kesehatan yang dikhususnya menangani penderita penyakit paru termasuk penderita ISPA di dalamnya, nantinya akan dibangun bersamaan dengan Rumah Sakit Tipe A yang rencananya mulai berjalan pada 2020.

Pendirian fasilitas kesehatan khusus penderita penyakit paru ini merupakan keharusan, karena dirinya menilai persoalan kabut asap dan ISPA ini hampir terjadi tiap tahun. Sehingga pemerintah harus punya upaya, tidak hanya menangani dari sisi karhutla, tapi juga dari sisi kesehatan masyarakat.

“Dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RS Kelas A, itu pemerintah sudah menginstruksikan untuk tepat oksigen langsung, jadi ada penanganan khusus dari sisi kesehatan untuk penyakit paru,” ucapnya.

Terkait penanganan karhutla sendiri, pemerintah telah mengerahkan pasukan sebanyak 1.512 orang, yang akan bertugas mencegah kebakaran di 100 desa dan kelurahan di Kalteng. Meski titik yang dianggap rawan karhutla lebih banyak, namun dirinya yakin dengan peran aktif dari semua unsur masyarakat, maka potensi karhutla bisa ditekan.

“Memang antisipasi inikan tugas dari pemerintah dan menjadi pekerjaan rutin tiap tahun. Maka dari itu, keterlibatan semua pihak sangat dituntut. Pemerintah akan melihat penanganan dari semua sisi,” pungkasnya. (sho/ign)