PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengharapkan satuan tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak memfokuskan tugas dalam upaya pemadaman. Namun, personel yang ada dalam satgas ini diharapkan bisa memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terkait upaya pencegahan karhutla.

Sugianto mengatakan, 1.512 personel satgas sudah cukup melakukan upaya pengendalian karhutla. Hanya saja, peran aktif dari masyarakat diharapkan dalam mendukung kegiatan satgas di lapangan. Artinya, pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan pada pihak terkait, namun masyarakat juga wajib terlibat.

“Kalau dari segi efektif atau tidak, ya dari jumlah personel memang sudah cukup. Namun dengan melihat jumlah desa, dan luas Kalteng, tentu saja peran masyarakat ini sangat dituntut dan itu keharusan,” katanya kemarin.

Masyarakat harus sadar dampak buruk yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran hutan dan lahan. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menegaskan tidak peduli alasan apapun yang dibuat masyarakat, selama hal tersebut berkaitan dengan pembakaran lahan maka tidak diperbolehkan.

“Yang rugikan tidak hanya yang bakar lahan, tapi semuanya termasuk pemerintah. Inilah yang kita sikapi bersama dalam upaya mengatasi kebakaran lahan di Kalteng,” ucapnya.

Pemerintah sendiri dalam upaya pencegahan ini tidak hanya menekankan aksi di lapangan, namun juga memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai media terkait larangan membakar lahan. Sementara itu, satgas karhutla yang ada di lapangan juga harus berperan aktif mengedukasi masyarakat mengenai upaya bersama dalam mengatasi bencana ini.

“Soal pencegahan karhutla ini tugas bersama, jadi jangan hanya berpikir itu semua tugas meraka yang di lapangan. Keterlibatan masyarakat yang lebih dekat dan lingkupnya luas, ya akan memudahkan aksi pemadaman,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah telah mengerahkan segala upaya dalam mencegah kebakaran tidak semakin meluas. Salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan helikopter water bombing yang akan membantu pemadaman, terutama di areal yang sulit dijangkau dengan jalur darat.

“Helikopter ini akan tetap beroperasi selama status masih ada, bahkan kalau perlu ditambah lagi. Pemerintah upayakan pencegahan secara menyeluruh dengan koordinasi pihak terkait lainnya,” pungkasnya. (sho/ign)