NANGA BULIK- Sebanyak empat instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lamandau sampai saat ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala dinas.
Tidak seperti tahun lalu, penempatan kepala dinas berada di tangan bupati berdasarkan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), namun tahun ini Kabupaten Lamandau menerapkan lelang untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah instansi.
Instansi yang mengalami kekosongan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini, keempat instansi itu diisi para pelaksana tugas (Plt).
Sementara, calon pelamar sudah mulai menunggu tes kompetensi (assessment) yang tak kunjung dilaksanakan. Sebelumnya, kabar menyebutkan tes akan digelar antara Januari – Februari 2016 ini.
Terkait ini, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lamandau, Dr Meigo menjelaskan bahwa tes kompetensi jabatan untuk calon kepala dinas rencananya memang akan digelar akhir Januari 2016 lalu.
Karena ada Pilkada Kalteng susulan pada 27 Januari 2016, maka terpaksa pihaknya mengusulkkan penundaan dan penjadwalan ulang.
“Kami sudah minta penundaan jadwal pelaksanaan tes kompetensi ke BKN. Selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang, sementara kami belum bisa menentukan jadwalnya," ujarnya Meigo, Jumat (12/2).
Sebab menurut Meigo, tim penilai tidak hanya dari Lamandau, tapi juga melibatkan pihak luar seperti akademisi dan BKN.
“Berdasarkan surat jawaban dari BKN yang kami terima, perihal penjadwalan ulang fasilitasi penilaian kompetensi, bagi pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau dijadwal ulang menjadi 28 Maret sampai 1 April 2016," terangnya.
Namun demikian, saat ini pihaknya baru menyusun tim panitia seleksi dan kepada para pejabat di lingkup Pemkab Lamandau yang berminat mendaftar, sudah mulai bersiap-siap.
Menurut Meigo, salah satu yang penting adalah kelengkapan berkas pendaftaran dan pelamar harus memiliki latar belakang sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
Sebab akan ada seleksi administrasi yang cukup ketat. Hanya yang lolos seleksi administrasi saja yang bisa ikut tes kompetensi. “Selain itu ada juga tugas penulisan makalah dan wawancara,” sebutnya.
Meigo menjelaskan peserta yang memperebutkan satu jabatan minimal empat orang. Dari empat orang itu hanya tiga yang nantinya direkomendasikan ke Bupati untuk menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). (mex/fm)
