PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai sektor pelayanan publik dan pendidikan menjadi sektor yang harus diperhatikan pemerintah, khususnya di daerah pemilihan (dapil) dua yang meliputi Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Timur.
Anggota Komisi I Ferry Khaidir mencontohkan, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elekteronik (KTP-El) yang dirasa masih perlu dimaksimalkan lagi karena sebagian masyarakat belum terakomodir. Meski sudah ada program jemput bola, namun dirinya menilai masih perlu pembenahan agar pelayanan di bidang tersebut bisa lebih baik lagi.
”Padahal KTP ini penting untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk BPJS. Maka dari itu, untuk pelayanan perlu ditingkatkan lagi, terlebih soal data-data yang sudah direkam jangan sampai hilang,” katanya, Selasa (5/11)
Selain itu, dia juga mengharapkan masyarakat yang ingin pindah domisili agar dipermudah proses pencabutan berkasnya. Pencambutan berkas ini cukup dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga masyarakat yang ingin pindah domisili tidak perlu kembali ke tempat asalnya hanya untuk mencabut berkas.
”Sistem sekarang inikan harus mempermudah, sehingga yang ingin pindah domosili tidak lagi pulang pergi menghabiskan biaya hanya untuk cabut berkas. Jadi cabut berkas hanya dari satu tempat,” ucapnya.
Sementara itu mengenai pendidikan, Politikus PDIP ini menyebutkan, pemerintah masih perlu memerhatikan penempatan tenaga pendidik di daerah pelosok. Salah satunya di wilayah Pulau Hanaut dan Seranau yang masih kekurangan guru.
Meski selama ini sudah dilakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga pendidik atau guru untuk mengisi kekosongan di pelosok, namun karena banyak yang meminta pindahke kota, maka kekosongan kembali terjadi.
”Kadang-kadang jarang di tempat karena alasan pulang menemui keluarga, ada juga yang meminta pindah, sehingga terus terjadi kekosongan,” katanya.
Terkait hal ini, solusi yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan mengutamakan putra daerah untuk mengisi CPNS guru yang nantinya akan ditempatkan di pelosok. Jika putra daerah yang ditempatkan, maka kemungkinan untuk minta pindah itu sangat kecil, sehingga kekurangan guru tidak lagi terjadi.
”Kalau untu guru honorer, bisa saja meningkatkan gajinya supaya betah tinggal. Jadi hanya perlu solusi dari pemerintah mengatasi persoalan ini,” pungkasnya. (sho/yit)
