SAMPIT – Rencana pemekaran Kotawaringin Utara yang meliputi lima kecamatan di Kotim dengan pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara) dinilai lebih siap dibanding pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya. Berkas persyaratan administrasinya lebih siap dan lengkap.

”Dibanding wacana provinsi Kotawaringin Raya, justru lebih siap berkasnya di Kementerian Dalam Negeri punya Kotara. Saat ini berkas Kotara ada di nomor urut 81 dan masuk dalam daftar,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur.

Ketua Komisi I DPRD Kotim Agus Seruyantara mengatakan, hal itu diketahui setelah pihaknya bertandang langsung ke Pemerintah Pusat untuk mengetahui progres pemekaran dua calon DOB tersebut.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kotim Syahbana menambahkan saat ini berkas Kotara satu-satunya yang dinyatakan siap untuk diajukan dan dibahas di tingkat pusat. Sayangnya, saat itu pembahasan itu terbentur dengan moratorium pemekaran.

”Ketika moratorium soal pemekaran dicabut, saya yakin Kotara akan masuk, karena secara administrasi dan kajian akademis mereka sudah rampung dan ibaratnya hanya menunggu ketok palu persetujuan di tingkat pusat saja lagi,” tegas dia.

Rencana pembentukan Kotara digaungkan sejak beberapa tahun silam. Wilayah itu nantinya meliputi enam kecamatan di Kotim, yakni Parenggean, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai, Tualan Hulu, dan Antang Kalang.

Proses dan persiapan itu dilaksanakan melalui Badan Pekerja Persiapan Pemekaran Kabupaten (BP3K) Kotara  yang dipelopori Ansen Tue. Kajian akademis untuk Kotara sudah rampung dan diserahkan langsung ke DPR RI sejak 2017 silam. Sekitar 50 persen lebih luasan Kotim akan masuk dalam wilayah itu, termasuk sumber pendapatan lainnya. (ang/ign)