SAMPIT – Bakal calon bupati dan wakil bupati Kotim perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapat rekomendasi dari partai politik. Nilai satu kursi dipatok ratusan juta, yakni antara Rp 250 juta – Rp 500 juta.

Dengan nilai sebesar itu, artinya, apabila ingin mendapat rekomendasi dari parpol pengusung dengan kuota minimal delapan kursi, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 2 miliar – Rp 4 miliar.

Informasi itu diperoleh Radar Sampit dari sumber terpercaya di partai politik. Dia meminta namanya tak disebutkan. Menurutnya, dana itu wajib disetorkan apabila ingin mendapat rekomendasi partai.

Selain itu, lanjutnya, untuk memenangkan Pilkada Kotim, pasangan calon memerlukan biaya politik yang besar. Bakal calon mesti menyiapkan Rp 20 – Rp 30 miliar. ”Minimal Rp 20 miliar. Misalnya yang jadi bupati Rp 15 miliar dan wakilnya Rp 5 miliar. Dan itu harus dibuktikan dalam rekening,” kata sumber tersebut.

Dana itu, tambahnya, sebagian untuk urusan perahu politik. Sisanya digunakan untuk logistik dan biaya pemenangan calon untuk seluruh relawan dan tim sukses.

”Makanya hingga saat ini bakal calon masih begerilya. Selain menunggu hasil survei dan elektabilitas, juga tengah memasangkan kekuatan finansial. Bakal calon tidak mau berpasangan dengan yang tak punya dana. Minimal punya Rp 5 miliar, karena untuk membiayai tim pemenangan hingga pemungutan suara tidak kurang dari Rp 20 miliar,” tuturnya.

Pemerhati politik di Kotim Bambang Nugroho mengatakan, komposisi kursi di DPRD Kotim saat ini tidak ada yang bisa mengusung sendiri. Semua partai wajib berkoalisi. Kondisi itu menguntungkan partai dengan kursi kecil. Nilai kursi mereka akan mampu menyamakan  parpol yang punya empat kursi.

”Misalkan PDIP, dia mau cari tambahan satu kursi buat usung calon, jadi satu kursi ini bisa jadi harganya mahal nanti, karena posisi mereka diuntungkan,” tutur Bambang.

Secara rinci, perolehan kursi di DPRD Kotim, yakni PDIP 7 kursi; Golkar dan PAN masing-masing 6 kursi; Gerindra dan Demokrat masing-masing 5 kursi; PKB dan NasDem 4 kursi; dan masing-masing satu kursi PKS, Perindo, dan Hanura.

Menurut Bambang, harga kursi itu merupakan mahar politik. Dia menepis anggapan yang menyebutkan perahu politik bisa diperoleh tanpa harus setor mahar ke partai.

”Tak ada yang gratis. Mana mungkin parpol mau usung orang tak ada modal. Ini bukan rahasia umum lagi kalau mau maju punya modal dan setor dulu ke partai,” kata Bambang.

Tingginya biaya politik itu sebelumnya pernah diungkap Supriadi, bakal calon wakil bupati Kotim. Menurutnya, bakal calon memang perlu banyak modal. Dia memperkirakan biaya untuk memenangkan pilkada sekitar Rp 20 – Rp 30 miliar.

Ketua DPC PDIP Kotim Ahmad Yani juga pernah mengatakan, calon kepala daerah yang diusung partai perlu menyiapkan dana miliaran rupiah untuk suksesi pemenangan. Dana itu disetor pada partai dan akan dikelola untuk kepentingan pilkada. Namun, dia membantah hal itu disebut sebagai mahar politik.

Pernyataan Yani bak gayung bersambut. Supriadi sepakat untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu perlu ongkos yang bagi warga biasa bisa dianggap gila. Menurut Ketua DPD Golkar Kotim itu, fulus fantastis tersebut digunakan untuk kepentingan politik.

Dia merinci, kegiatan yang akan dibiayai dana itu, di antaranya saksi, tim pemenangan, operasional sosialisasi, atribut, hingga kampanye. Besarnya biaya juga disebabkan kondisi geografis Kotim yang luasannya sekitar 16 ribu kilometer persegi. Dari keseluruhan item, biaya itu dinilai menguras paling banyak harta kontestan nantinya.

”Memang, untuk Kotim, dana puluhan miliar dalam pilkada itu hal biasa, karena geografis, medan, dan karakter masyarakat,” kata Supriadi beberapa waktu lalu.

 Belum Meyakinkan

Sementara itu, NasDem merupakan salah satu partai yang diincar untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati Kotim. Meski begitu, Sejauh ini NasDdem belum menentukan arah politik mengusung calonnya. Musababnya, dari bursa nama yang maju, belum ada figur yang mampu meyakinkan partai besutan Surya Paloh tersebut.

”Sampai saat ini NasDem belum ada ke siapa  arahnya. Jelas lobi politik dari bakal calon itu sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP,” kata Ketua DPD Nasdem Kotim Ansen Tue.

Ansen menuturkan, rekomendasi yang akan menggunakan perahu NasDem ada di tangan DPP. NasDem dengan jumlah empat kursi, wajib mencari teman koalisi. ”Paling tidak ada empat kursi (lagi),” kata dia.

Dia menegaskan, siapa pun yang diusung NasDem nantinya, sebagai kader dan pengurus partai, wajib melaksanakan rekomendasi itu. Sejauh ini, dia melihat nama-nama yang muncul merupakan politikus senior dan berpengalaman.

”Semoga yang direkomendasikan dan terpilih memang yang terbaik untuk Kotim,” tandas Ansen. (ang/ign)