SAMPIT – Kejaksaan Negeri Kotim mulai mengusut dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Desa Pamalian yang menghabiskan dana Rp 677.338.404. Hal tersebut merupakan respons laporan warga Februari lalu yang menduga ada penyelewengan dalam pembangunan infrastruktur tersebut karena hasilnya tak sesuai harapan.

Pemeriksaan dilakukan bagian intelejen terhadap perangkat desa mulai dari kepala desa hingga kontraktor proyek. Pengusutan itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan lapangan oleh tim jaksa yang turun ke lokasi jembatan yang dibangun menggunakan dana desa tersebut.

”Nanti kami sampaikan, ini masih proses. Yang pasti mereka kami panggil,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kotim melalui Kasi Intelijen Artemas Sawong, Rabu (19/8).

Jembatan Desa Pamalian di Kecamatan Kotabesi dibangun sejak tahun lalu, namun belum selesai sepenuhnya. Anggaran yang dikucurkan dinilai cukup untuk membangun jembatan yang kokoh, namun faktanya belum bisa dilewati. Bahkan terlihat miring.

Norman, warga desa setempat mengatakan, belum selesainya jembatan jadi pertanyaan. Pada 25 Januari lalu, warga menggelar rapat terkait pembangunan infrastruktur dan hasilnya disurati ke perangkat desa serta Camat Kotabesi. Selanjutnya dilakukan musyawarah bersama antara masyarakat, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya.

Camat Kotabesi Ninuk Muji Rahayu sebelumnya mengatakan, pembangunan jembatan itu sudah sesuai Peraturan Bupati Kotim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pekerjaan belum bisa diselesaikan karena terkendala arus sungai. Kontraktor meminta perpanjangan waktu penyelesaian.

Ninuk juga telah melaporkan masalah itu ke Inspektorat Kotim. Dia meminta bantu menghitung kerugian pembangunan. Kerusakan atau cacat mutu dinilai menjadi tanggung jawab penyedia jasa. (ang/ign)