PALANGKA RAYA – Peralihan  pengelolaan administrasi SMA sederajat, dari kabupaten/kota ke provinsi, juga akan berdampak terhadap penghasilan guru. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan tunjangan Guru SMA sederajat akan disesuaikan dengan besaran tunjangan pegawai provinsi.

Kepala Bappeda Kalteng Herson B Anden mengatakan, setiap daerah baik itu kabupaten dan kota bahkan provinsi, masing-masing sudah punya aturan sendiri dalam mengatur tunjangan fungsional dan tunjangan daerah.Selama ini, tunjangan pegawai kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan APBD daerahnya. Demikian juga saat beralih ke provinsi,  makaakan menyesuaikan dengan tunjangan daerah provinsi.

 ”Kalau guru sudah beralih ke provinsi, maka akan ikut tunjangan provinsi. Itu tidak akan ada perbedaan dengan pegawai provinsi. Karena kita tahu guru itukan fungsional dan bukan struktural. Maka dari itu otomatis dia mengikuti tunjangan fungsional. Sedangkan tunjangan fungsional ini sudah diatur oleh pemerintah pusat,” jelasnya,  Sabtu (16/4).

---------- SPLIT TEXT ----------

Dijelaskannya, tunjangan fungsional diatur oleh pusat, beda halnya dengan tunjangan daerah yang disesuaikan dengan kemampuan APBD.  Soal tunjangan daerah, dia mengatakan untuk Kalteng saat ini masih  kecil dibandingkan daerah lain.

Dia mencontohkan, di daerah Bekasi, Jawa Barat, tunjangan eselon II sudah mencapai Rp 35 Juta. Sementara di Kalteng masih berkisar antara Rp 3 Juta hingga Rp 10 Juta. Hal ini disebabkan kemampuan pendapatan APBD Kalteng yang masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah atau provinsi lain.

 ”Bahkan, di Gorontalo saja tunjangan daerahnya sudah mencapai Rp 25 Juta. Kalau disini tunjangan daerah kita hanya Rp 12,5 Juta. Tunjangan IIa sekitar Rp 3 Juta, IIb sekitar Rp 9 juta sekitar itu,” imbuhnya. (sho/oes)