Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotim Muhammad Rudini-Samsudin menyiapkan sejumlah program yang akan dijalankan apabila terpilih nanti. Isu lingkungan jadi salah satu perhatian serius karena berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, terutama di desa.

RADO, Sampit

Kondisi hutan yang kian rusak akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit mengundang keprihatinan Muhammad Rudini-Samsudin. Mereka berkomitmen untuk mempertahankan dan mengembalikan hutan yang kian kritis. Keduanya menganggap isu lingkungan sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat daerah.

”Tentunya komitmen untuk menjaga hutan dari ekspansi perusahaan perkebunan adalah melakukan pengetatan pemberian rekomendasi atau izin terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya alam lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan benar-benar memperhatikan dampak Lingkungan dan aspek keberlangsungan masyarakat,” kata Rudini, Rabu (23/9).

Rudini menuturkan, kawasan hutan bisa menyusut dari angka 25 persen. Berdasarkan Peta 2529, kawasan hutan di Kotim masih ada sebesar 70 persen. Namun, karena pembukaan lahan, hanya tersisa 30 persen dari total luas Kotim 1.554.456 hektare. Luasan hutan terancam berkurang jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengawasan ketat.

Selain itu isu lingkungan, pasangan yang dikenal dengan jargon Kotim Bercahaya ini juga memprioritaskan sejumlah program strategis lainnya. Di antaranya, meningkatkan layanan ASN kepada masyarakat dan menambah besarnya insentif bagi ASN yang bertugas di luar Kota Sampit secara proporsional.

Rudini menambahkan, pihaknya juga akan membangun sistem untuk menampung dan merealisasikan hasil musrenbang desa dalam APBD. Pasalnya, selama ini banyak aspirasi masyarakat yang terabaikan, padahal merupakan aspirasi dari arus bawah yang mestinya masuk skala prioritas.

Di bidang infrastruktur, daerah terpencil hingga daerah terisolir akan diatasi. Pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti jalan, jaringan listrik, jaringan komunikasi seluler di daerah terpencil, dan penyediaan sarana air bagi daerah yang kesulitan air bersih.

”Perbaikan jalan dan gang dalam permukiman, serta pembangunan ruang terbuka hijau di perkotaan untuk tempat rekreasi dan kegiatan olahraga,” katanya.

Untuk sektor ekonomi, keduanya akan melakukan pengembangan ekonomi masyarakat dengan melakukan pembinaan UMKM dan usaha mikro, kerajinan, pariwisata, kegiatan perikanan, dan potensi pesisir, serta pengembangan pertanian terpadu  melalui sentra agribisnis perdesaan (Kotim Besuh).

”Begitu juga peran dunia usaha dengan pengelolaan CSR untuk masyarakat perkotaan, terutama untuk pendidikan dan lingkungan,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, pihaknya akan membebaskan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga tidak mampu dengan memberikan bantuan beasiswa. ”Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, layanan akses internet gratis, bantuan bagi sekolah dan guru swasta, bantuan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu, dan peningkatan alokasi BOSDA,” kata Rudini.

Bidang kesehatan, program pembayaran BPJS bagi masyarakat tidak mampu akan dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali. ”Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil jadi sebuah kewajiban untuk Kotim Bercahaya,” tegasnya.

Sedangkan untuk  sarana transportasi umum, lanjutnya, selama ini belum diperhatikan maksimal. Pihaknya juga akan fokus mengembangkan penyediaan transportasi umum perkotaan dan antarkecamatan.

Rudini juga menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Pihaknya akan menjadi barisan terdepan bersama aparat penegak hukum untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

”Pemberantasan peredaran narkoba dengan membentuk BNN kabupaten dan pemberantasan penyakit masyarakat, serta pembinaan terhadap organisasi keamanan masyarakat yang ada di desa,” kata politikus PAN ini.

Di bidang hukum, Rudini menilai melihat angka sengketa lahan di Kotim sangat tinggi. Karena itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin akan lebih berpihak dan melindungi hak-hak masyarakat yang selama ini diabaikan.

”Keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum bagi masyarakat. Dukungan penyelesaian masalah sengketa lahan akan kami lakukan,” katanya.

Rudini juga berjanji apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kotim jadi kepala daerah, pihaknya tidak akan sulit untuk ditemui masyarakat. Sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, kata Rudini, tentunya mereka berdua akan lebih banyak mendengar aspirasi dan persoalan dari warga.

”Kami akan lebih banyak mendengar persoalan warga. Konsep ini akan kami bangun di Kotim. Kami akan senantiasa menyediakan waktu dan kesempatan kepada masyarakat agar dapat bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat untuk kemajuan dan pembangunan Kotim, serta akan menyediakan layanan khusus melalui media komunikasi untuk layanan dan pengaduan,” kata Rudini yang pernah menjabat legislator DPRD Kotim selama dua periode ini. (***/ign)